Ternate Bebas Kumuh 2019?

Harus ada sinkronisasi aturan di daerah.

Senin, 14 Nov 2016 21:05 WIB

Ilustrasi (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Ternate- Pemerintah dan DPRD Kota Ternate menetapkan 17 kawasan kumuh di kota Ternate. Pembenahan kawasan kumuh itu akan diselesaikan dalam tiga tahun kedepan. Untuk itu pemerintah dan DPRD perlu membuat perda sebagai dasar hukum, sebelum melaksanakan pengentasan kawasan kumuh di kota ternate.

Ketua komisi III DPRD Kota Ternate Muharin Bailusy mengatakan sudah menunjuk sejumlah akademisi dari Universitas Khairun Ternate untuk menyusun draf Ranperda Perumahan dan Kawasan Kumuh.

"Pemerintah pusat menyampaikan ke kami alokasi anggaran untuk penanganan kumuh itu cukup besar, jadi tiap tahun itu nilainya diatas puluhan miliar tetapi yang harus dijamin oleh daerah adalah regulasinya. Jadi peraturan daerahnya disusun diikuti dengan peraturan wali kota lainnya dan beberapa dokumen lain yang harus disiapkan oleh daerah," ujarnya, Senin (14/11/2016).

Model penanganan kawasan kumuh, lanjut Muhajirin diantaranya penataan kawasan dan pembangunan rusun dengan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Target penyelesaian 17 kawasan kumuh di kota ternate berakhir pada 2019 mendatang. Dengan begitu pada 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di kota ternate.

Editor: Dimas Rizky   

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Jadi Tersangka Setelah Bebas, Ini Peran Aman Abdurrahman di Kasus Bom Thamrin

  • 31 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Jawa Timur Menunggak Iuran Hingga Rp24 Miliar
  • Kimi Raikkonen Perpanjang Kontrak dengan Ferrari
  • Iran Akan Buka Blokir Twitter

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta