Soal Kasus Papua dan Munir, Jaksa Agung No Comment

Selain masalah Papua, Prasetyo juga bungkam terkait perkembangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kamis, 24 Nov 2016 19:43 WIB

Presiden Joko WIdodo (kiri) berdiskusi dengan Jaksa Agung Prasetyo terkait dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor- Jaksa Agung M. Prasetyo bungkam ketika ditanya soal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di sela rapat tutup akhir tahun di Bogor, Kamis (24/11/2016). Ketika ditanya soal isu Munir dan kasus HAM di Papua, ia hanya melambaikan tangan.

"Apalagi? Nanti ya nanti," katanya singkat.

Prasetyo dimintai tanggapannya terkait 11 rekomendasi Tim Terpadu soal Pelanggaran HAM Papua bentukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Tim terpadu menyebut, 3 dari 11 kasus pelanggaran HAM di Papua  itu perlu gelar perkara ulang. Pasalnya ada ketidaksepakatan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

Baca juga:

Terkait hal itu, Komnas HAM menyebut tak perlu gelar perkara ulang, tapi cukup dikaji ulang sambil mengumpulkan bukti-bukti baru.

Selain masalah Papua, Prasetyo juga bungkam terkait perkembangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Jampidsus Kejagung malah menghalangi KBR yang ingin bertanya seputar kasus tersebut.

"Sudah, sudah mas," katanya.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Janji Hajar Petugas yang Perlambat Izin Usaha

  • Seminar Anti-LGBT di Kemendikbud Berganti Tajuk, Pelaksana Tolak Beri Penjelasan
  • Gubernur NTB: Pembangunan Rumah Khusus Jamaah Ahmadiyah adalah Solusi Terakhir
  • Neymar Berpeluang Tampil di Final Coupe de France

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.