Soal Kasus Papua dan Munir, Jaksa Agung No Comment

Selain masalah Papua, Prasetyo juga bungkam terkait perkembangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kamis, 24 Nov 2016 19:43 WIB

Presiden Joko WIdodo (kiri) berdiskusi dengan Jaksa Agung Prasetyo terkait dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/10). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor- Jaksa Agung M. Prasetyo bungkam ketika ditanya soal isu Hak Asasi Manusia (HAM) di sela rapat tutup akhir tahun di Bogor, Kamis (24/11/2016). Ketika ditanya soal isu Munir dan kasus HAM di Papua, ia hanya melambaikan tangan.

"Apalagi? Nanti ya nanti," katanya singkat.

Prasetyo dimintai tanggapannya terkait 11 rekomendasi Tim Terpadu soal Pelanggaran HAM Papua bentukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Tim terpadu menyebut, 3 dari 11 kasus pelanggaran HAM di Papua  itu perlu gelar perkara ulang. Pasalnya ada ketidaksepakatan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

Baca juga:

Terkait hal itu, Komnas HAM menyebut tak perlu gelar perkara ulang, tapi cukup dikaji ulang sambil mengumpulkan bukti-bukti baru.

Selain masalah Papua, Prasetyo juga bungkam terkait perkembangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Jampidsus Kejagung malah menghalangi KBR yang ingin bertanya seputar kasus tersebut.

"Sudah, sudah mas," katanya.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.