Pencetakan BPJS Lama, Disosnakertrans Rembang Usulkan Surat Pengantar

Sejak pendaftaran hingga kartu tercetak, dibutuhkan waktu sekira 2 Minggu.

Minggu, 13 Nov 2016 18:31 WIB

Foto: Antara

KBR, Rembang- Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengusulkan pembuatan surat pengantar bagi calon peserta BPJS. Kepala Disosnakertrans Kabupaten Rembang, Waluyo mengatakan, kerap menerima laporan dari keluarga miskin yang tidak dilayani rumah sakit karena kartu BPJS belum jadi. Karena itu, kata dia, surat pengantar dapat menjadi acuan petugas rumah sakit supaya pasien tetap bisa berobat.


Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Rembang, sejak pendaftaran hingga kartu tercetak, waktunya sekira 2 Minggu.

“Kalau sudah daftar dan kartunya belum jadi, biasanya ditolak saat di rumah sakit. Kan kasihan, itu masyarakat kita sendiri. Kami usulkan ada semacam surat pengantar atau pemberitahuan ke rumah sakit, apabila yang bersangkutan sudah masuk data basenya BPJS, bisa tetap dilayani. Apalagi jika kondisinya emergency atau mendesak. Biar nantinya warga tidak mampu tetap terlayani dan nantinya bisa memperoleh kartu BPJS," jelasnya, Minggu (13/11).

Waluyo menambahkan Pemkab Rembang tahun ini menganggarkan dana Rp2,5 miliar untuk mengakomodir keluarga miskin yang belum masuk BPJS Kesehatan. Dari kuota 17 ribu warga, sampai periode bulan November ini sudah hampir 12.000an yang mendaftar.

Lebih lanjut Waluyo mengingatkan jangan mengurus kartu BPJS, pada saat pasien sudah jatuh sakit dan menjalani perawatan. Hal itu akan menyulitkan karena waktunya terlalu mepet. 

Baca:

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi