PBB Minta Jawaban Soal Papua, Pemerintah: Kami Belum Siap

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB mempertanyakan soal masalah Papua ke pemerintah.

Selasa, 08 Nov 2016 19:55 WIB

Ilustrasi

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Pemerintah mengaku masih mempelajari surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait sejumlah masalah di Papua, semisal penangkapan massal. Dalam surat itu, pemerintah harus memberi tanggapan paling lambat 14 November mendatang.

Menurut Menkopolhukam, Wiranto, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan menjawab atau tidak pernyataan komite anti rasis PBB tersebut.

"Masih kita pelajari dengan seksama," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Kata dia, permasalahan ini adalah permasalahan yang sensitif. Oleh karenanya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan sikap pemerintah terkait surat tersebut. Meski demikian, dia memastikan pemerintah akan merespon sebelum tenggat waktu yang diberikan PBB itu habis.

"Itu kan bukan masalah gampang, itu adalah masalah yang sangat sensitif. Nanti kita tunggu sajalah sudah ada prosesnya itu. (Tapi tanggal 14 bakal sudah ada keputusan soal balas atau tidaknya pak?) Iya," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah diberi waktu hingga 14 November 2016 untuk menjawab surat pernyataan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB terkait represi, penggunaan kekuatan aparat berlebihan, pembunuhan, penangkapan massal dan sewenang-wenang, impunitas, migrasi massal dan rendahnya standar pendidikan terhadap orang-orang asli Papua. Pernyataan yang ditandatangani Ketua CERD, Anastasia Crickley, tertanggal 3 Oktober 2016 itu ditujukan kepada Wakil Permanen Pemerintah Indonesia di PBB, Triyono Wibowo, sebagai pernyataan protes menyusul Sesi ke-90 komite tersebut pada Agustus 2016 lalu.

Di dalam suratnya, Crickley meminta pemerintah Indonesia menyerahkan informasi terkait seluruh isu dan persoalan yang disebutkan di atas termasuk langkah pemerintah mengatasinya, selambat-lambatnya 14 November 2016. Dia menambahkan penangkapan di Papua juga meningkat sejak awal 2016, berkisar hingga 4000 orang dari bulan April hingga Juni 2016, termasuk aktivis HAM dan jurnalis.

Laporan 18 halaman kepada CERD terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis ras terhadap orang asli Papua tersebut diajukan oleh Geneva for Human Rights (GHR) yang berbasis di Swiss. GHR meminta agar seluruh fungsi-fungsi PBB memberi perhatian pada masalah mendesak di West Papua.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Penunjkan Aziz untuk Gantikan Novanto Menuai Kritik

  • Kemensos Dirikan 15 E-Warung untuk Layani Kebutuhan Penerima PKH Cilacap
  • Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina
  • Pep Guardiola Tegaskan City Belum Juara

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur