Konflik Langkat, Gubernur Minta Semua Pihak Menahan Diri

Pemprov Sumatera Utara masih menunggu penyelesaian dari pemerintah kabupaten.

Kamis, 24 Nov 2016 12:34 WIB

Penggusuran lahan di Langkat. Foto: SPI

KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaku proses penyelesaian konflik lahan antara petani dan investor di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara masih dilakukan. Oleh karenanya, Gubernur Sumatera Utara, Teuku Erry Nuradi meminta semua pihak untuk menahan diri agar bentrokan tidak terjadi dikemudian hari sampai proses tersebut membuahkan hasil. Hanya saja, dia enggan menjelaskan lebih banyak soal sudah sejauh mana proses penyelesaian konflik lahan tersebut.

"Saya sudah bilang untuk semuanya menahan diri, menahan diri jangan main hukum rimba karena semuanya ada aturannya, pihak investor juga pasti ada dasar hukumnya, kemudian juga masyarakat untuk bisa menahan diri menyelesaikannya, meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan untuk itu," ujarnya kepada KBR Di Kantor Mendagri, Jakarta.

Terkait instruksi Kantor Staf Kepresidenan yang meminta agar penggusuran dilahan tersebut dihentikan, dia mengaku Pemerintah Provinsi tidak punya andil banyak. Pasalnya kata dia, hal itu merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten. Menurut dia, hal itu juga menjadi salah poin yang tengah dibicarakan dalam penyelesaian konflik lahan tersebut.

"(KSP menginstruksikan untuk menghentikan penggusuran, tindakan Pemprov gimana?) Itu masih di Kabupaten penyelesaiannya. Nanti kita menunggu Pemerintah Kabupaten soal itunya yah," ucapnya.

Jumat pekan lalu, lebih dari 1.000 petugas Kepolisian Resor Langkat dan TNI mengawal pengerahan alat berat yang menggusur desa tersebut. Akibatnya, bentrokpun tak terhindarkan dan beberapa petani mengalami luka berat dan ringan.

Konflik bermula pada 1998 antara masyarakat dan PTPN II Kebun Gohor Lama. Konflik kemudian berlanjut saat operaisonal PTPN II Kebun Gohor lama diambil alih oleh PT Langkat Nusantara Kepong asal Malaysia. 

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.