Cegah Pungli, Pemkab Malang Bentuk Satgas

Ini merupakan turunan dari instruksi gubernur.

Selasa, 08 Nov 2016 21:21 WIB

Ilustrasi (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Malang- Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar. Satgas dibentuk sesuai instruksi Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan satgas akan melakukan berbagai langkah antisipasi dan penindakan atas pungutan liar. Utamanya di sejumlah sektor layanan publik yang rawan dan berpotensi terjadi pungutan liar.

Satgas terdiri dari sejumlah satuan unit kerja yang juga akan menjatuhkan sanksi tegas jika ada pelanggaran. Satgas ini sekaligus merespon pungutan liar yang dilaporkan masyarakat. Selama ini Rendra menerima banyak laporan melalui pesan pendek marak terjadi pungutan liar. Namun, dia meminta laporan secara tertulis dilengkapi bukti untuk mudah menindak. Identitas pelapor akan dirahasiakan.

"Sudah saya perintahkan kepada Sekda untuk membentuk di Kabupaten Malang sama dengan Provinsi. Sama dengan di provinsi, ketuanya Wagub di sini Wabup. Kepada siapa pun kalau ada proses mutasi, kenaikan pangkat, pensiun jika ada pungutan laporkan kepada bupati," ujarnya

Dua pekan lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang non aktif Suwandi memeras guru yang mutasi dari Kalimantan Barat. Polisi menangkap Suwandi dan menahannya dengan barang bukti uang tunai Rp 3 juta dan dua telepon genggam.

Terkait masalah pungli itu, gubernur Jawa Timur lalu mengeluarkan surat keputusan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar. Surat itu dikelurkan 18 Oktober lalu.  

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.