Sejumlah Eks Napi Ikut Pilkades di Rembang

Meski eks narapidana diperbolehkan ikut mendaftar, namun ada sejumlah syarat yang harus dilalui.

Jumat, 21 Okt 2016 10:09 WIB

Ilustrasi pemungutan suara di bilik suara. (Foto: kemendagri.go.id)



KBR, Rembang - Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mempersilahkan para eks narapidana yang ingin mendaftar dan maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, pada akhir bulan November mendatang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin mengatakan, meski eks narapidana diperbolehkan ikut mendaftar, namun ada sejumlah syarat yang harus dilalui.

Diantaranya, kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berulang–ulang atau tidak berstatus residivis. Selain itu, eks napi juga wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka bahwa ia pernah menjalani hukuman. Hal itu sudah sesuai dengan Undang – Undang Desa.

"Harus disampaikan secara umum di masyarakat, bahwa calon tersebut pernah menjalani hukuman penjara berapa bulan atau berapa tahun, itu khusus kasus yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Dan itu harus diumumkan secara terbuka. Ada formulir yang telah disiapkan (untuk pengumuman) dengan mengetahui BPD. Jadi boleh disampaikan kepada BPD atau pada waktu pertemuan apa gitu, yang penting sudah disampaikan ke masyarakat," kata Akhsanudin kepada KBR, Jumat (21/10/2016).

Akhsanudin menambahkan dari hasil verifikasi terhadap 40-an desa yang akan menggelar Pilkades serentak, ditemukan ada beberapa orang bakal calon yang merupakan bekas narapidana.

Sementara itu, Camat Sarang, Rembang, Edi Kiswanto mengatakan calon kepala desa yang merupakan bekas narapidana di wilayahnya sudah mengajukan surat tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk diumumkan kepada warga. Biar nantinya masyarakat yang berhak menentukan pilihannya.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Buruh Tagih Janji Anies-Sandy Naikkan UMP

  • Polisi Tangkap Pembuat Uang Palsu Senilai Ratusan Juta
  • Suap BPK, Pejabat Kemendes Dalih Ditekan
  • Bawa Sabu, PN Medan Hukum Artis Malaysia 11 Tahun

Kenaikan harga rokok dengan hanya 9 persen dibanding tahun 2016 atau sekitar 30 perak per batang, dianggap tak mampu mengerem konsumsi rokok yang bertujuan melindungi kesehatan publik