Puluhan Puskesmas di Banyuwangi tidak memiliki Apoteker

Tak adanya tenaga apoteker di puskesmas bukan karena kekurangan tenaga.

Rabu, 05 Okt 2016 12:00 WIB

Ilustrasi. Layanan kesehatan di Puskesmas. Foto: Antara

KBR, Banyuwangi- Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, minim tenaga apoteker.  

Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafirah mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak atau sidak di Kabupaten Banyuwangi, puluhan puskesmas tidak memiliki tenaga apoteker. Dari 45 puskesmas hanya 2 puskesmas yang memiliki petugas apoteker.

Meski begitu kata Nihayatul Wafirah, tak adanya tenaga apoteker di puskesmas bukan karena kekurangan tenaga. 

“tenaga apoteker sebenarnya banyak, karena jumlah lulusan di Bidang Farmasi mencapai ratusan tiap tahunnya di Banyuwangi. Akan tetapi banyak tenaga apoteker yang memilih bekerja di apotek atau membuat usaha sendiri,” jelas Wafirah, Rabu, (5/10/2016).

Menurut Wafirah,  keengganan tenaga apoteker bekerja di instansi pemerintahan seperti puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah lantaran gaji yang diberikan kepada apoteker di saat ini berada di bawah upah Minimum Kabupaten (UMK).

Dia meminta kepada Pemerintah Banyuwangi untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga apeteker. Sebab jika di pukesmas dan rumah sakit milik pemerintah tidak memiliki tenaga apoteker cukup berbahaya.

“Karena puskesmas itu line terdepan, fronl line untuk pelayanan pada masyarakat. Kalau tidak ada apotekernya nanti kalau ada persoalan-persoalan obat yang pemberian obat yang tidak pas dan sebagainya karena memang tidak ada apotekernya.“

Karena kata Niahayatul Wafirah, pemberian obat kepada masyarakat di puskesmas dan rumah sakit harus melalui apoteker. Jika tidak dikwatairkan pemberian obat menyalahi prosedur yang sudah ditentukan.

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Tak Puas Transaksi Busana Muslim Hanya Rp54 Triliun

  • Dua Korban Ledakan Sumur Minyak Aceh Dibawa Ke Medan
  • KNKT Menghimbau Untuk Kapal Gunakan Solar bukan Bensin
  • Bunuh Jurnalis Pengusaha Denmark Dihukum Seumur Hidup

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.