Ilustrasi.


KBR, Rembang - Pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyiapkan tim pembasmi praktik pungutan liar (pungli). Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, tak segan memberikan sanksi berat bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti terlibat pungli.

Kendati demikian, kerja tim pembasmi pungli itu masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Ia enggan memerinci instansi mana saja yang rawan terjadi praktik pungli. Yang jelas, kata dia, pemkab menegaskan komitmen untuk ikut memerangi praktik kecurangan tersebut.

"Jika kami sudah mendapatkan surat resmi dari pemerintah, akan kita tindaklanjuti. Sekaligus membentuk tim basmi Pungli. Sekarang belum terima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," kata Abdul Hafidz di Rembang, Sabtu (22/10/2016).

"Nanti kami ikuti saja perkembangannya, namun komitmen itu harus dibangun dari pusat sampai daerah. Semuanya akan kita sasar, karena semua rawan," lanjutnya.

Baca juga:

Bupati Rembang Abdul Hafidz pun menambahkan, apabila ada pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat prakti pungutan liar, maka ia memastikan akan memberikan sanksi tegas. Mulai dari peringatan, hingga ancaman terberat berupa pemecatan.

Sementara itu, seorang Warga Rembang, Rohmat meminta petugas Pemkab dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan di fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Di antaranya kantor Samsat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Perhubungan, Disperindagkop, rumah sakit serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ia menyebut, tempat-tempat pelayanan yang langsung berhubungan dengan warga tersebut rawan praktik Pungli.

Baca juga: Satgas Saber Pungli




Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!