Orang Rimba Batanghari dan PT Wana Perintis Teken Kemitraan Pengelolaan Lahan

"Soal peta kita diskusikan setelah selesai penandatanganan. Karena prinsip-prinsipnya sudah jelas, pasal-pasalnya sudah jelas.”

Selasa, 25 Okt 2016 17:40 WIB

Dokumen kesepakatan pengelolaan lahan antara PT. Wana Pertiwi dan Orang Rimba. (Foto: KBR/Elvidayanti)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jambi- Empat kelompok Orang Rimba dari Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari Jambi dan PT. Wana Perintis hari ini sepakat menandatangani dan melaksanakan kesepakatan bersama kemitraan kehutanan.   Kelompok Orang Rimba tersebut diwakili oleh Temenggung Menyurau, Temenggung Nyenong, Temenggung Ngamal, dan Temenggung Ngirang.

Kesepakatan ditandatangani di aula Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Namun, karena peta yang dilampirkan dari masing-masing pihak berbeda, Direktur Penyelesaian Konflik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eka Widodo Soegiri meminta masing-masing pihak tidak melakukan kegiatan di kawasan 114 hektar hingga batas-batas kawasan tersebut diselesaikan. Penentuan batas kawasan ini akan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

“Biar jelas. Jangan 114 cuma di gambar, tapi di lapangan lain, ini perlu dicek lagi. Intinya kan 114 hektare. Nanti soal peta kita diskusikan setelah selesai penandatanganan. Karena prinsip-prinsipnya sudah jelas, pasal-pasalnya sudah jelas.” Kata Eka Widodo Soegiri, Selasa (25/10).

Dalam kesepakatan bersama tersebut dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, Orang Rimba berhak mengelola lahan 114 hektare yang berada di wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Wana Perintis berdasarkan kaidah agronomis agar produksi getah dan tanaman karet bisa terlaksana dengan baik. Pihak Orang Rimba juga berkewajiban memastikan dan menjamin tidak ada lagi kelompok Orang Rimba lain yang akan mengklaim izin di semua areal izin PT. Wana Perintis.

Sementara pihak Wana Perintis berkewajiban membeli produksi getah dari Orang Rimba yang mengelola kawasan 114 hektare tersebut sesuai harga yang berlaku. Pihak perusahaan juga berkewajiban menjaga keamanan bersama untuk kelancaran kerja dan aktivitas kelompok Orang Rimba yang mengelola lahan tersebut.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Ini Hasil Rapat Bamus DPR soal Perppu Ormas

  • Tim Arkeolog Sumba Berupaya Cetak Kerangka Situs 2800 Tahun
  • LN: Amerika Terapkan Sanksi Baru bagi Pendukung Korea Utara
  • OR: Di Tengah Ketakpastian Draxler Didekati Sejumlah Klub

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.