Miliaran Rupiah Untuk Pilkades Serentak di Banyuwangi

Anggaran Pilkades tersebut telah dianggarkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi tahun anggaran 2017.

Kamis, 20 Okt 2016 10:21 WIB

Ilustrasi pemilihan kepala desa. Foto: Antara

KBR, Banyuwangi- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengangarkan Rp2,3 miliar untuk pelaksanan pemilihan kepala desa serentak 2017 mendatang. Menurut Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Choirul Ustadi, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri, anggaran untuk pemilihan kepala desa melekat pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

Anggaran Pilkades tersebut telah dianggarkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi  tahun anggaran 2017.

Kata dia, jumlah desa di Banyuwangi yang akan mengikuti pilkades sebanyak 53 desa dari total 189 desa di sana. Sistem pemilihan kepala desa akan dilakukan dengan e- Voting atau pengutan suara elektronik.

“Sekarang ini untuk anggarannya untuk Pilkades 2017 Insyaallah ada 53. Dan anggaran sesuai dengan permendagri aturan itu  adalah melekat di Pemkab Banyuwangi. Di 2017 sudah kita anggarkan di DP SKPD di BPKAD untuk hibah kepada desa itu anggaranya sudah cukup dan serapanya insya allah kurang lebih Rp2,340 juta,” kata Choirul Ustadi, Kamis (20/10/2016) dalam Rapat Kordinasi  SKPD di Kantor Bupati Banyuwangi.

Choirul Ustadi menambahkan, Pemkab Banyuwangi saat ini masih terus melakukan kajian dan proses pematangan untuk mencari formula yang tepat sistem e-Voting. Terutama soal kelemahan sistem ini.

Sistem e-voting ini dinilai dapat meringankan tugas panitia penyelenggara karena hasil pemilihan akan langsung diketahui pasca pemilihan. Pemungutan suara  secara e-voting  juga dapat meringkas waktu jika dilakukan sesuai petunjuk teknis.

Baca juga:

Editor: Sasmito 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.