Mahasiswa Banyuwangi Gelar Aksi Tolak Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu

Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati setempat.

Sabtu, 22 Okt 2016 21:23 WIB

Aksi puluhan mahasiswa di depan Kantor Bupati Banyuwangi menyuarakan tuntutan tolak praktik tambang emas di kawasan Gunung TUmpang Pitu. (Foto: KBR/ Hermawan)

KBR, Banyuwangi - Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati setempat. Massa menolak praktik pertambangan emas di Kawasan Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi.

Kordinator aksi Sunandianta dalam orasinya mempertanyakan proses perizinan yang diperoleh PT Bumi Suksesindo (BSI). Kata dia, pihaknya menemukan kejanggalan dalam proses izin operasi pengelolaan tambang emas yang berakibat pada perusakan hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu.

Seharusnya, lanjut Sunandianta, alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi harus melalui dan memperhatikan beberapa prosedur. Di antaranya dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat.

Namun faktanya, kebijakan terkait perizinan tambang emas di kawasan itu justru merugikan warga sekitar. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial baru di tengah masyarakat sekitar kawasan tambang.

"Bayangkan saja Gunung Tumpang Pitu hilang di sana sudah terjadi tsunami sebelumnya. Itupun masih ada Gunung Tumpang Pitu kalau tidak ada bagaimana yang terjadi? Oke kita bangun gunung baru siapa yang akan membangun? Siapa yang akan membangun?" ungkap Sunandianta dalam orasinya di depan kantor Bupati Banyuwangi, Sabtu (22/10/2016).

"Untuk itu kami tegaskan, pertama cabut izin pertambangan Gunung Tumpang Pitu tegas kami katakan, kalau kita ngomong sistem semuanya salah," tambahnya.

Baca juga:

Itu sebab, Kordinator unjuk rasa Sunandianta mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan kembali praktik pertambangan emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu. Bahkan apabila perlu, mencabut izin yang sudah terlanjut dimiliki PT BSI tersebut.

Selain itu, GMNI meminta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas turut mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya agar mengembalikan fungsi hutan di Gunung Tumpang Pitu  dari hutan produksi menjadi hutan lindung.

Baca juga:





Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR