KPU Wajibkan Calon Kepala Daerah Laporkan Akun Sosial Media

"Maka kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menutup akun-akun itu,"

Selasa, 18 Okt 2016 19:45 WIB

KBR, Bandung- Seluruh akun media sosial yang dimiliki oleh calon kepala daerah, tim kampanye serta relawan wajib dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua KPU RI Juri Ardiantoro  pelaporan   agar seluruh akun yang akan digunakan untuk kampanye itu terdaftar secara resmi dan diatur oleh peraturan KPU.

"Sementara medsos medsos lain yang tidak didaftarkan dan itu mengganggu atau berpotensi membuat kegaduhan di pilkada,  maka kami bekerja sama dengan pemerintah (Kemenkominfo) untuk menutup akun-akun itu," ujarnya di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Selasa (18/10).

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menjelaskan selain akun media sosial, seluruh calon kepala daerah yang maju dalam pilkada diharapkan mematuhi peraturan terkait tidak memberikan uang, cenderamata  atau hadiah dan semacamnya dalam tahapan yang telah ditentukan.
Apabila dari keseluruhan himbuan yang tercantum dalam peraturan pemilu itu dilanggar, maka pasangan calon kepala daerah tersebut akan didiskualifikasi.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing