KPU Wajibkan Calon Kepala Daerah Laporkan Akun Sosial Media

"Maka kami bekerja sama dengan pemerintah untuk menutup akun-akun itu,"

Selasa, 18 Okt 2016 19:45 WIB

KBR, Bandung- Seluruh akun media sosial yang dimiliki oleh calon kepala daerah, tim kampanye serta relawan wajib dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua KPU RI Juri Ardiantoro  pelaporan   agar seluruh akun yang akan digunakan untuk kampanye itu terdaftar secara resmi dan diatur oleh peraturan KPU.

"Sementara medsos medsos lain yang tidak didaftarkan dan itu mengganggu atau berpotensi membuat kegaduhan di pilkada,  maka kami bekerja sama dengan pemerintah (Kemenkominfo) untuk menutup akun-akun itu," ujarnya di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Bandung, Selasa (18/10).

Ketua KPU RI Juri Ardiantoro menjelaskan selain akun media sosial, seluruh calon kepala daerah yang maju dalam pilkada diharapkan mematuhi peraturan terkait tidak memberikan uang, cenderamata  atau hadiah dan semacamnya dalam tahapan yang telah ditentukan.
Apabila dari keseluruhan himbuan yang tercantum dalam peraturan pemilu itu dilanggar, maka pasangan calon kepala daerah tersebut akan didiskualifikasi.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.