Ini Sebab Pemprov NTB Hentikan Izin Penebangan Kayu

Total kawasan hutan yang rusak mencapai 54 ribu hektar

Rabu, 19 Okt 2016 19:18 WIB

Ilustrasi (Foto: Musyafa/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Mataram- Pemprov NTB memastikan tidak akan lagi ada aktifitas penebangan kayu di hutan oleh perusahaan. Pasalnya, izin penebangan kayu ini sudah dimoratorium seiring laju kerusakan hutan yang sudah mencapai 54 ribu hektar lebih di NTB.  Adapun untuk pengajuan izin penanaman kayu hutan oleh investor, akan dibuka selebar-lebarnya. Selain itu, masyarakat yang menebang kayu di areal miliknya sendiri juga diwajibkan melapor ke pemerintah untuk mendapatkan izin penebangan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Husnanidiaty Nurdin di kantor gubernur NTB, Rabu (19/10/2016) menyebutkan, sejauh ini ada empat perusahaan yang mengelola hasil hutan. Namun yang  menebang hanya PT AWB. Sementara perusahaan lainnya seperti PT Sadana, melakukan penanaman. Adapun izin PT AWB saat ini dicabut sementara karena mengeluarkan kayu-kayu dari hutan, sementara izinnya belum diperbaharui.

"Tidak akan ada izin penebangan. Jadi asal izin itu menyangkut dengan izin meminta menebang kayu  itu bisa dipastikan akan ditunda karena itu aturannya begitu, kondisi kita juga saat ini memaksakan seperti itu. Itu arahan dari pak gubernur. Tetapi kalau izin untuk menanam kita akan buka seluas-seluasnya siapa pun yang meminta izin untuk menanam kita akan percepat," katanya.

Husnanidiaty menambahkan, gubernur telah meminta agar dihitung berapa jumlah kebutuhan kayu di dalam daerah, serta pemenuhannya dari mana saja sehingga seimbang. Dishut juga sedang mendata lahan-lahan yang memiliki sertifikat hak milik atas kayu. Jika memiliki sertifikat hak milik, perusahaan  bersangkutan boleh menebang namun harus dibuktikan dengan surat keterangan KPH setempat.

"Misalnya dia punya lahan ini, dia harus lapor. Nanti petugas kami datang cek benar tidak ada kayunya di situ. Nah pada saat dia mau nebang, kan itu diperiksa juga, sertifikat atau apa buktinya. Harus melapor lagi, baru diawasi proses selanjutnya," tegasnya.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.