Ini Alasan 10 Ribu e-KTP di Banyuwangi Belum Bisa Dicetak

Sebanyak 10 ribu kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur urung tercetak.

Sabtu, 15 Okt 2016 21:35 WIB

Ilustrasi: Perekaman e-KTP. (Foto: Antara)

KBR, Banyuwangi - Sebanyak 10 ribu kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur urung tercetak. Ini lantaran suplai blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri terhenti.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Catat sipil Kemendagri, stok Blangko e-KTP habis sejak 1 Oktober 2016 lalu dan akan dicetak kembali pada November 2016. Meski e-KTP belum bisa dicetak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat tetap mencetak surat keterangan penganti e-KTP bagi warga yang sudah merekam data.

"Persoalanya seluruh Indonesia dari Kemendagri, karena dia anggarannya belum cair dari Kementerian Keuangan maka pencetakan balangko KTP belum jalan. Jadi sekarang hampir semua Kabupaten/Kota tidak bisa mencetak KTP karena blangkonya tidak ada," kata Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Sabtu (15/10/2016).

"Termasuk di Banyuwangi karena problemnya blangko KTP dari Kemendagri," imbuhnya.

Baca juga:

Surat keterangan pengganti e-KTP itu dikeluarkan agar kepentingan warga tak terganggu. Sesuai instruksi Kemendagri, surat keterangan pengganti e-KTP diberikan kepada masyarakat yang sudah melakukan perekaman data.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pun menambahkan, surat keterangan penganti e-KTP itu bisa digunakan untuk kepentingan Pemilu, pemilihan kepala daerah, pilkades dan kepentingan lain yang membutuhkan kartu identitas. Hingga kini, Warga Banyuwangi yang belum melakukan perekaman data e-KTP mencapai lebih dari 13 ribu orang dari total 1,2 juta orang.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.