Demo, IDI Banyuwangi Minta Perbaikan JKN

Tekanan terhadap pekerja medis bertambah dengan adanya MEA bidang kesehatan.

Senin, 24 Okt 2016 18:24 WIB

Ilustrasi: Peringati Hari Ikatan Dokter Indonesia, para dokter tolak program Dokter Layanan Primer (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Banyuwangi- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi Jawa Timur,  mendesak  pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS di daerahnya. Ketua IDI Banyuwangi Yos Hermawan mengatakan, berdasar fakta di lapangan, implementasi sistem JKN menunjukan carut-marutnya pelayanan kesehatan

Kata Yos, fakta ini sangat meresahkan semua stakeholder pelayanan kesehatan termasuk dokter yang bekerja di rumah sakit. Keresahan ini semakin besar karena diawal 2016 lalu  pemerintah telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di bidang kesehatan. Hal itu kata Yos, menambah tekanan terhadap dokter di Indoneisa di tengah rapuhnya dan carut-marutnya sistem pelayanan kesehatan yang ada.

"Perlunya sinkronisasi antara aturan-aturan BPJS dengan standar profesi yang ada di rumah sakit. Saat ini ditetapkan tarif tarif INA CBG's memang ini sudah lebih baik dari tarif sebelumnya, tapi ini belum mengadopsi belum merepresentasikan seorang dokter bisa secara profesional merawat pasienya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar ketika ada pasien belum saatnya sembuh, terpaksa harus dipulangkan karena plafon biayanya sudah habis," ujur Yos Hermawan, Senin (24/10/2016).

Yos Hermawan  menambahkan, untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan tersebut, IDI medesak pemerintah untuk  segera melakukan  perbaikan  dalam penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Perbaikan itu kata dia, meliputi  sistem distribusi peserta JKN ke penerima secara adil dan merata. Selain itu penerapan proses verifikasi  klaim JKN harus jelas. Rujukan medis juga harus dengan tolak ukur standar prosedur operasional dan  kebutuhan medis pasien.

Penerapan norma standar imbal jasa secara nasional  baik di rumah sakit baik di fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas juga harus diperbaiki. Sehingga pelayanan terhadap pasien bisa meningkat dan lebih baik.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.