Defisit Anggaran, Pemkab Garut Kewalahan Tangani Korban Banjir

Dana BTT Rp 1,7 miliar itu hanya angka saja. Uangnya tidak ada. Semua sudah kita sampaikan tinggal kebijakan dan kearifan sana,"

Senin, 03 Okt 2016 16:35 WIB

Warga korban banjir bandang sungai Cimanuk membawa barang bantuan di Cimacan,Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (23/9). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Garut- Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengaku kelimpungan untuk menangani korban banjir bandang yang terjadi pada 20 September 2016 lalu. Alasannya karena pemerintah daerah tengah mengalami defisit anggaran sebesar Rp 395 miliar.


Kekurangan anggaran ini diakibatkan karena ditundanya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, penundaan dana dari pemerintah pusat itu telah terjadi sejak bulan Agustus lalu. Kekurangan dana yang dialami Garut setiap bulannya mencapai Rp 81 miliar.

"Kemampuan keuangan daerah jadi salah satu pertimbangan, untuk merencanakan semua itu (korban banjir). Karena tidak semuanya beban jadi beban pemerintah pusat dan provinsi. Kita di daerah harus mempersiapkan soal tanah, soal jaminan hidup bagi masyarakat. Sekarang ini nol besar. Dana BTT (bantuan tidak terduga) Rp 1,7 miliar itu hanya angka saja. Uangnya tidak ada. Semua sudah kita sampaikan tinggal kebijakan dan kearifan sana," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (03/10).

Menurut Iman, dana yang saat ini diperlukan yakni dana jaminan hidup bagi para pengungsi. Jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar dengan rincian setiap pengungsi mendapatkan jatah Rp 10 ribu setiap harinya.

Jumlah korban terdampak mencapai 2.525 orang. Dana itu untuk memenuhi kebutuhan proses relokasi selama enam bulan. Hingga saat ini pemerintah daerah baru bisa mencairkan dana tanggap darurat selama dua pekan sebesar Rp 500 juta.

Banjir bandang sungai Cimanuk ini menyebabkan 34 orang meninggal dunia dan 19 orang hilang.
 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Pemprov DKI soal Keterbukaan Informasi Reklamasi

  • Pengamat: Ada Barter Antara Perppu dengan Tambahan Fasilitas DPR
  • Polisi Temukan Selebaran ISIS Bernada Ancaman
  • LN: 2 Negara Capai Kesepakatan Baru soal Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR