BERITA

Defisit Anggaran, Pemkab Garut Kewalahan Tangani Korban Banjir

"Dana BTT Rp 1,7 miliar itu hanya angka saja. Uangnya tidak ada. Semua sudah kita sampaikan tinggal kebijakan dan kearifan sana,""

KBR, Garut- Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengaku kelimpungan untuk menangani korban banjir bandang yang terjadi pada 20 September 2016 lalu. Alasannya karena pemerintah daerah tengah mengalami defisit anggaran sebesar Rp 395 miliar.

Kekurangan anggaran ini diakibatkan karena ditundanya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, penundaan dana dari pemerintah pusat itu telah terjadi sejak bulan Agustus lalu. Kekurangan dana yang dialami Garut setiap bulannya mencapai Rp 81 miliar.

"Kemampuan keuangan daerah jadi salah satu pertimbangan, untuk merencanakan semua itu (korban banjir). Karena tidak semuanya beban jadi beban pemerintah pusat dan provinsi. Kita di daerah harus mempersiapkan soal tanah, soal jaminan hidup bagi masyarakat. Sekarang ini nol besar. Dana BTT (bantuan tidak terduga) Rp 1,7 miliar itu hanya angka saja. Uangnya tidak ada. Semua sudah kita sampaikan tinggal kebijakan dan kearifan sana," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (03/10).

Menurut Iman, dana yang saat ini diperlukan yakni dana jaminan hidup bagi para pengungsi. Jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 4,5 miliar dengan rincian setiap pengungsi mendapatkan jatah Rp 10 ribu setiap harinya.

Jumlah korban terdampak mencapai 2.525 orang. Dana itu untuk memenuhi kebutuhan proses relokasi selama enam bulan. Hingga saat ini pemerintah daerah baru bisa mencairkan dana tanggap darurat selama dua pekan sebesar Rp 500 juta.

Banjir bandang sungai Cimanuk ini menyebabkan 34 orang meninggal dunia dan 19 orang hilang.

Editor: Rony Sitanggang

• bencana banjir garut
• Sekretaris Daerah Kabupaten Garut
• Iman Alirahman
• dana tanggap darurat