Ilustrasi: Perekaman KTP elektronik (Foto: Antara)


KBR, Banyuwangi- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, memasang ratusan kamera pemantau untuk mengawasi pelayanan publik di daerahnya. Di antaranya pelayanan e-KTP yang dinilai rawan terjadinya  praktek pungutan liar.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan,   memasang kamera pemantau  di 24 kantor kecamatan dan  189 Desa di Banyuwangi. Kata dia, dengan CCTV itu pelayanan terhadap masyarakat mulai dari desa hingga kecamatan terus terpantau.

Menurut Anas,  selama ini pelayanan publik yang rawan terjadi  pungutan liar adalah pelayanan e-KTP,  akte kelahiran dan pelayanan kartu keluarga. Sehingga harus ada pengawasan yang ketat.


“Kita perbanyak CCTV di seluruh kecamatan dan desa. Jadi kayak kemarin saya tegur ada desa CCTV-nya mati alasannya disambar petir. Ini sebenarnya yang pungli ini di layanan-layanan harian, contoh KTP, begitu juga ngurus surat nikah dan lain-lain. Nanti kita bikin ini kan pelayanan online di komplain masyarakat ini  nomernya tidak terealisasi,” kata Abdullah Azwar Anas, Senin (17/10).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta, masyarakat melapor kepada Pemerintah Banyuwangi, jika menemukan oknum yang menerapkan pungutan liar (pungli) dalam proses perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Anas menekankan, masyarakat hanya perlu membawa kartu keluarga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terdekat, untuk kemudian mendapatkan pelayanan perekaman E-KTP dari petugas. Anas menegaskan   pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, dan akte kelahiran tidak dipungut biaya atau gratis.

Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!