Bentuk Satgas Pungli, Pemprov Jatim Segera Sidak Unit Pelayanan Publik

Tim Satgas Pungli Jatim akan mengawasi seluruh unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama unit pelayanan yang berpotensi terjadi pungutan liar dalam pelayanannya.

Kamis, 20 Okt 2016 07:55 WIB

Ilustrasi. (Foto: baznas.go.id/Domain Publik)

KBR, Malang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Satuan Tugas Pemberatasan Pungutan Liar (Satgas Pungli).

Satgas terdiri dari petugas inspektorat Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan tim Satgas akan mengawasi seluruh unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama unit pelayanan yang berpotensi terjadi pungutan liar dalam pelayanannya.

Baca: Menpan RB Ancam Pecat PNS Pelaku Pungli

Saifullah meminta masyarakat melaporkan jika ada pungutan liar dengan informasi awal dan bukti yang cukup. Jika ditemukan ada indikasi pungutan liar akan disidik dan diserahkan ke Kepolisian.

"Kita akan memproses semua pengaduan masyarakat. Kita akan memproses, menindaklanjuti, menindak tegas kalau memang cukup bukti. Terutama Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah. Ini menindaklanjuti perintah presiden," kata Saifullah Yusuf.

Satgas Pungli Provinsi Jawa Timur dibentuk melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Satgas ini akan secara rutin menggelar inspeksi mendadak dan pengawasan ekstra ketat di sejumlah institusi di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Presiden Joko Widodo sebelumnya membentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Jokowi juga rencananya akan mengeluarkan Keputusan Presiden sebagai payung hukum pembentukan Saber Pungli, pada pekan ini

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.