Anggota DPD asal Sulut Ini Janji Bantu Suciwati Ungkap Kasus Munir

Dia akan meminta petisi untuk diteruskan ke pemerintah pusat

Jumat, 28 Okt 2016 19:23 WIB

Anggota DPD asal Sulawesi Utara Benny Ramdani (tengah) saat diskusi bersama istri Munir, Suciwati, Jumat (28/10) (Foto: Zulkifli/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Manado- Anggota DPD asal Sulawesi Utara Benny Ramdani berjanji bakal berkonsolidasi dengan sesama anggota DPD lainnya untuk mendesak pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ke pemerintah. Hal itu dia ungkapkan dalam diskusi bersama istri Munir, Suciwati, Jumat (28/10/2016).

Ujar Benny, dia akan membuat petisi untuk diserahkan ke pemerintah.

"Nanti manifesto politik akan kita tandatangani beberapa anggota DPD. Kita yakini bisa diatas setengah dari jumlah anggota DPD, dan kita akan serahkan resmi pada pemerintah. Dan kalau SBY hingga pada akhir Jokowi mengambil sikap untuk mengusut kematian Munir dan SBY masih tetap pada posisi mengatakan dokumen itu hilang dan tidak dipertanggungjawabka, maka SBY bisa dituduh ikut terlibat menghilangkan dokumen negara secara langsung," ujar anggota DPD RI Benny Ramdani dalam diskusi tersebut.

Sementara itu Suciwati tengah mengadakan roadshow ke sejumlah daerah untuk membantu mendesak pemerintah membuka dokumen Tim Pencari Fakta kasus Munir ke publik. Suciwati saat ini berada di Manado untuk mengadakan pertemuan dengan Masyarakat Sulut serta aktivis dan LSM serta AJI Manado.

Suciwati menyatakan telah menemukan dugaan kelalaian dan ketidakpatuhan hukum di bawah administrasi pemerintahan Jokowi. Pemerintah mengaku tidak memiliki dokumen tersebut meski bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah secara resmi menerima dokumen TPF Munir pada 24 Juni 2005.

Dia menyesalkan sikap pemerintah yang belum menuntaskan kasus pembunuhan suaminya.

Berbagai elemen masyarakat di Sulut memberikan dukungan terhadap Suciwati dan KontraS yaitu Presidium Dewan Adat, Yayasan Dian Rakyat Indonesia, Komunitas Budaya Tionghoa Sulut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AJI Manado, LBH Manado, Walhi Sulut, Swara Parangpuan dari Yayasan Suara Nurani, serta anggota DPD asal Sulut Benny Ramdani.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.