Warga Bukit Duri menggelar aksi damai saat Satpol PP melakukan penggusuran. (Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penggusuran tahap kedua oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas kecamatan setempat, yang berlangsung mendadak. Pasalnya, pembongkaran lanjutan itu tak sesuai jadwal.

Sedianya, menurut perwakilan Warga Bukit Duri, Sandyawan Sumardi, penggusuran lanjutan itu akan dilakukan pada Selasa (4/10/2016) pekan depan. Namun Sabtu (1/10/2016) pagi, sekitar 30 petugas Satpol PP mendatangi Kampung Bukit Duri dan, kembali meratakan bangunan rumah warga.

"Saya kira ini bentuk ketidakkonsistenan aparat di tingkat Pemkot (Jakarta Selatan--Red) harusnya ada pemberitahuan yang jelas dalam instruksinya," terang Sandyawan Sumardi saat dihubungi KBR.

Akibatnya, warga tak punya cukup waktu untuk membereskan barang berharga miliknya.

Lantaran waktu penggusuran yang tak sesuai rencana itu, sempat terjadi kericuhan antara warga dan aparat keamanan. Sebab sebagian warga berkeras menetap di rumah masing-masing. Sebelumnya, kata Sandy, tokoh masyarakat setempat, Kasmol telah berupaya melakukan negosiasi dengan petugas kecamatan untuk membongkar bangunan rumah sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Namun lobi itu kandas.

Alhasil, kata Sandyawan, warga yang memilih bertahan pun mendirikan tenda di sekitar lokasi penggusuran di RT 6 RW 2, Kampung Bukit Duri. Sebagian lainnya terpaksa mengontrak di sekitar daerah itu.

Baca juga:

Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka ini menegaskan, penolakan relokasi ke Rawa Bebek, Jakarta Barat lantaran Rumah Susun Sewa (Rusunawa) tersebut jauh dari lokasi mata pencaharian warga.

"Sebagian besar warga adalah pekerja di sektor informal yang sangat dinamis seperti tukang potong ayam, pengrajin sapu, pendagang klontong dan pengusaha mebel. Bahkan penyebaran ekonominya meluas hampir ke seluruh wilayah Jakarta," cerita Sandy kepada KBR.

"Maka kalau itu digusur tentu saja akan mematikan ekonomi keluarga di sebagian besar Jakarta," imbuhnya.


Ingatkah Usulan Kampung Susun?

Sandyawan pun kembali mengingatkan pilihan solusi yang ditawarkan Warga Bukit Duri. Alternatif solusi itu bahkan telah disampaikan saat Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Joko Widodo. Sandy mengenang, saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menduduki kursi Wakil Gubernur.

Normalisasi Sungai Ciliwung, lanjutnya, tak harus diselesaikan dengan cara menggusur. Gagasan membangun kampung susun manusiawi di Bukit Duri sudah ia paparkan dengan rinci pada Jokowi, juga Ahok.

Ide yang turut didukung oleh para ahli hidrologi, ahli tata kota dan ekonom dari berbagai perguruan tinggi itu dijabarkan saat Jokowi dan Ahok melewati masa kampanye Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2012 silam.

Dalam rencana itu, kata Sandy, terdapat pula ruang ekologis sekaligus pariwisata. Warga Bukit Duri juga mengusulkan pengelolaan lahan dengan sistem berbagi yakni 50 persen dana dari Pemprov, 30 persen swaaya warga dan 20 persen dari investor. Namun rencana ini tak pernah terealisasi.

Baca juga:

Kini, sekitar 100 warga menggugat langkah Pemkot Jakarta Selatan menggusur warganya. Sandy pun menegaskan, akan tetap memperjuangkan lahan tempat penghidupan warga.

"Yang dipikirkan dan dikhawatirkan oleh warga saat ini adalah masalah mata pencaharian, masalah tempat tinggal, masalah pendidikan anak yang kocar-kacir, usaha-usahanya itu iya perkara-perkara hidup sehari-hari rakyat," ungkap Sandyawan.

"Masalah ini tidak ada hubungannya dengan politik terkait Pilgub," pungkasnya.




Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!