Ratusan Guru Honorer Demo Tuntut Gubernur Jabar Bayar UMR

"Beras harus dibeli, makan sama dengan bapak dan ibu gubernur sehari tiga kali. Tapi kenapa kok kami dibedakan upahnya."

Senin, 31 Okt 2016 13:55 WIB

Ratusan guru honorer berunjukrasa menuntut UMR diberikan oleh Ahmad Heryawan di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Bandung, Senin (31/10). (Foto: KBR/Arie N.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Bandung- Ratusan guru honorer Jawa Barat mendatangi Kantor Gubernur Ahmad Heryawan menuntut diberikannya upah minimum regional (UMR) kepada kelompok yang menamakan Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I). Tuntutan itu dilayangkan, karena kesejahteraan guru honorer saat ini masih di bawah Kehidupan layak (KHL). Selain itu  diupah tidak sesuai dengan standar upah minimum kota (UMK) dan UMP di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Menurut perwakilan guru honorer dari Kuningan, Jawa Barat, Wawan Arusdiana, dengan upah ratusan ribu rupiah namun tugas rangkap berbagai kegiatan belajar mengajar dianggap tidak seimbang untuk memenuhi  kebutuhan sehari - hari.

"Anak istri kami juga masih (konsumsi) beras. Beras harus dibeli, makan sama dengan bapak dan ibu gubernur sehari tiga kali. Tapi kenapa kok kami dibedakan upahnya. Apa itu ? Jangan didiskriminasi kami," ujar Wawan saat berorasi di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Bandung, Senin (31/10).

Perwakilan guru honorer dari Kuningan, Jawa Barat, Wawan Arusdiana mengatakan, pengabdian guru honorer atas dunia pendidikan dianggap jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang berstatus pegawai negeri. Karena kata Wawan, para guru honorer tersebut tidak menghitung kuota jam belajar mengajar dalam melaksanakan tugasnya.

Dia menambahkan, tak jarang para guru honorer itu merangkap sebagai kepala sekolah dan mengajar di berbagai tingkatan sekolah dalam kesehariannya. Namun, sampai sekarang tidak ada penghargaan yang berarti dari pemerintah meski telah mengabdikan diri bertahun-tahun.

Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) mengancam akan menginap di depan Kantor Gubernur Jawa Barat, jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah provinsi.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja.