90 Persen Lebih Perusahaan di Kota Bogor Tak Masuk BPJS

Dari 900 perusahaan, hanya 50 yang mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kamis, 20 Okt 2016 11:46 WIB

Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Bogor- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengultimatum semua perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga 2 tahun ke depan. Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, ada 900 perusahaan di Kota Bogor dan baru 50 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.


"Ada 900 perusahaan di Kota Bogor, tapi baru 50 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya. Itu pun binaan dari Apindo," katanya saat ditemui KBR di Balai Kota Bogor, Kamis (20/10)

Tetapi, lanjut Usmar, dari 39 ribu tenaga kerja di Kota Bogor, 22 ribu sudah mendaftarkan dirinya untuk jaminan masa pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Kata Usmar, para karyawan mendaftarkan secara individu.

"Kita terus mendorong agar semua perusahaan mendaftarkan karyawannya. Kita minta itu satu atau dua tahun ke depan sudah harus selesai," jelasnya.

Perusahaan diwajibkan mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya maka terancam dikenai sanksi kurungan dan denda hingga miliaran rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU BPJS dan pasal 17 ayat (2) UU BPJS.

Baca juga: BPJS Kesehatan Ajukan Suntikan Modal Rp 6,82 Triliun


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.