90 Persen Lebih Perusahaan di Kota Bogor Tak Masuk BPJS

Dari 900 perusahaan, hanya 50 yang mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kamis, 20 Okt 2016 11:46 WIB

Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengultimatum semua perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya ke Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga 2 tahun ke depan. Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman mengatakan, ada 900 perusahaan di Kota Bogor dan baru 50 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.


"Ada 900 perusahaan di Kota Bogor, tapi baru 50 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya. Itu pun binaan dari Apindo," katanya saat ditemui KBR di Balai Kota Bogor, Kamis (20/10)

Tetapi, lanjut Usmar, dari 39 ribu tenaga kerja di Kota Bogor, 22 ribu sudah mendaftarkan dirinya untuk jaminan masa pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Kata Usmar, para karyawan mendaftarkan secara individu.

"Kita terus mendorong agar semua perusahaan mendaftarkan karyawannya. Kita minta itu satu atau dua tahun ke depan sudah harus selesai," jelasnya.

Perusahaan diwajibkan mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya maka terancam dikenai sanksi kurungan dan denda hingga miliaran rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU BPJS dan pasal 17 ayat (2) UU BPJS.

Baca juga: BPJS Kesehatan Ajukan Suntikan Modal Rp 6,82 Triliun


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

Tekan TKA Ilegal, Pemerintah Janji Perkuat Tim Pemantau Orang Asing

  • Ratusan Selebaran Kampanye “negatif” Pilgub Jateng Beredar di Cilacap
  • Keluarga DJ Avicii Masih Bungkam tentang Penyebab Kematiannya
  • Arkeolog dari National Geographic Temukan Situs Penguburan Massal di Peru

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.