71 Tahun TNI, Reformasi Jalan di Tempat

"Pada tahun 1998 diamanatkan untuk dijalankan pemerintahan masa reformasi, sampai sekarang tidak juga dijalankan,"

Selasa, 04 Okt 2016 20:08 WIB

Kopral Kepala Denpom Solo Partika Subagyo Lelono melakukan aksi jungkir balik mengelilingi air mancur Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (4/10). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka peringatan

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Koalisi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai reformasi TNI yang berjalan 18 tahun masih jalan di tempat.
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyatakan TNI harus merestrukturisasi komando teritorial dan reformasi sistem peradilan militer.

kata dia, dua hal itu untuk menyempurnakan penghapusan dwi-fungsi ABRI yang disuarakan sejak 1998.

"Sejumlah agenda, yang pada tahun 1998 diamanatkan untuk dijalankan pemerintahan masa reformasi, sampai sekarang tidak juga dijalankan," ungkapnya dalam konferensi pers di kantor Imparsial di Jakarta, Selasa (4/10/2016) sore.

"Seperti restrukturisasi komando teritorial, kemudian reformasi sistem peradilan militer UU 31 tahun 1997 sampai sekarang belum direvisi," jelasnya lagi.

Gufron menjelaskan, Komando Teritorial (TNI) masih mengikuti struktur pemerintahan sipil dari tingkat provinsi ke kecamatan. Yang terbaru adalah pembentukan Kodam Papua Barat ketika provinsi itu lahir. Kata Gufron, hal ini membuat TNI rentan digunakan jadi alat politik.

Sementara terkait sistem peradilan militer, kata dia, harus segera direvisi. Menurutnya, peradilan militer hanya bisa mengadili pidana terkait jabatannya, sementara pidana umum harus diadili di pengadilan biasa. Sebab, dalam banyak kasus, peradilan militer tidak transparan dan memberikan sanksi minimal.

Selain dua hal di atas, Koalisi ini juga mencatat 5 hal lain, yakni munculnya regulasi yang mengancam demokrasi, konflik TNI-Polri, pengadaan alutsista yang tidak transparan, kekerasan TNI terhadap warga, dan kesejahteraan prajurit yang masih rendah.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Ini Hasil Rapat Bamus DPR soal Perppu Ormas

  • Tim Arkeolog Sumba Berupaya Cetak Kerangka Situs 2800 Tahun
  • LN: Amerika Terapkan Sanksi Baru bagi Pendukung Korea Utara
  • OR: Di Tengah Ketakpastian Draxler Didekati Sejumlah Klub

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.