Petani Telukjambe Tinggalkan Rusunawa Karena Tak Kuat Bayar Sewa

Para petani memutuskan pindah ke gubuk sementara di lahan Perhutani di Desa Ciptasari, Pangkalan, Karawang karena tak mampu membayar sewa.

Minggu, 10 Sep 2017 16:44 WIB

Rusunawa Adiarsa, Karawang, Jawa Barat. Foto: Ade Irmansyah/KBR.

KBR, Jakarta- Petani Teluk Jambe, Karawang mengatakan terpaksa pindah dari Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Adiarsa, Karawang, Jawa Barat. Ketua Serikat Tani Teluk Jambe, Madhari mengatakan, selama ini mereka diharuskan membayar uang sewa Rp 5 juta per bulan.

Para petani memutuskan pindah ke gubuk sementara di lahan Perhutani di Desa Ciptasari, Pangkalan, Karawang karena tak mampu membayar sewa.

"Kami iuran dengan teman-teman di kawasan hutan juga. Kami belum ada tempat. Kami sudah kelelahan, menunggak, makanya kita bikin gubuk-gubuk di kawasan hutan. Kadang-kadang kami ikut ngemper. Kami sudah enggak sanggup bayar," kata Madhari ketika dihubungi KBR, Minggu(10/9).

Ada setidaknya 40 keluarga yang mengungsi ke lahan Perhutani dari Rusunawa tersebut. Ia mengatakan sejak satu bulan terakhir Dinas Sosial Kabupaten Karawang juga menyetop bantuan.

Sementara itu para petani masih menunggu kepastian dari pemerintah terkait lahan perumahan pengganti. Kementerian Agraria sudah menjanjikan 18 hektare lahan di Teluk Jambe khusus untuk perumahan warga. Namun hingga pekan lalu, menurut Madhari PT Pertiwi Lestari belum bersedia melepas haknya.

"Berapa hari lalu kami ketemu dengan Pak Sofyan Djalil (Menteri Agraria). Dari Agraria janjikan paling lambat Kamis sudah terealisasi."

Baca juga: Petani Telukjambe Merana di Rusun Adiarsa

SejakĀ  2016 lalu, warga Telukjambe, Karawang terusir dari rumah mereka karena lahannya bersengketa dengan PT Pertiwi Lestari. Mereka bentrok dengan PT Pertiwi Lestari yang berujung pada kriminalisasi 11 petani. Warga Telukjambe kemudian mencari perlindungan ke Jakarta.

Pemkab Karawang lantas menjemput mereka dan menempatkan mereka di tempat pengungsian sementara di Rusun Adiarsa, Karawang. Menurut Madhari selama tinggal di rusun, mereka juga kesulitan mendapatkan air bersih.

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.