Pemkot Ternate Kurangi Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas

Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan porsi belanja publik pada APBD dan mengefisienkan anggaran daerah.

Kamis, 14 Sep 2017 16:42 WIB

Kota Ternate, Maluku Utara. (Foto: ciptakarya.pu.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Ternate - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara memutuskan mengurangi belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan porsi belanja publik pada APBD dan mengefisienkan anggaran daerah.

Burhan mengatakan dari total APBD-P 2017 Kota Ternate senilai Rp1,1 triliun pemerintah daerah akan memprioritaskan belanja publik dengan nilai lebih dari Rp600 miliar rupiah. Sedangkan biaya tidak langsung, meliputi belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas ditekan tinggal hanya Rp400 miliar.

Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahma juga meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, terutama program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika penggunaan DAK tidak optimal, kata Burhan, maka DAK akan diputus oleh pemerintah pusat.

"DAK itu kalau tahap satu kita tidak bisa serapan 90 persen, maka tidak akan ditranfer tahap keduanya, Pak. Langsung diputuskan. Alhamdulillah kita tahap satu sudah selesai, tahap dua sementara proses. Tetap jalan ini, akan terus kita awasi. Sehingga tahap dua juga dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Mudah-mudahan tahap tiga dan berakhir di tahap empat, kita berharap DAK yang sudah terakomodir dapat direalisasikan semuannya," kata Burhan di Ternate, Kamis (14/9/2017).

Burhan meminta agar penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lapangan dipercepat. Burhan meminta para pengawas dan pimpian SKPD yang memiliki tugas terhadap kegiatan-kegiatan DAK agar terus memberikan perhatian sehingga realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) seluruhnya sesuai peruntukan. 

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.