Dipasang 2013, PLTS Bantuan Pemerintah Pusat di Nunukan Tak Pernah Berfungsi

Sejak dipasang pada tahun 2013, PLTS bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian PDT) tersebut tidak pernah berfungsi alias mangkrak.

Selasa, 19 Sep 2017 14:22 WIB

Bangunan PLTS di Desa Binusan yang mangkrak sejak dibangun 4 tahun lalu. (Foto: KBR/Adhima Soekotjo)

KBR, Nunukan – Warga Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengeluhkan rusaknya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal berdaya 4 kilowat yang dipasang di RT 07.

Sejak dipasang pada tahun 2013, PLTS bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian PDT) tersebut tidak pernah berfungsi alias mangkrak.

Kepala Desa Binusan, Untung mengatakan ketika diterimakan kepada pemerintah desa pada 2013, PLTS itu sudah terpasang lengkap di sebuah bangunan. Namun, ketika itu pembangkit tidak bisa dinyalakan. Sejak saat itu, PLTS tidak pernah menyala dan tidak pernah dirawat. Hingga kini tiang serta bangunan tempat menyimpan peralatan PLTS itu rusak parah. 

"Tiangnya sudah condong-condong. Masyarakat mengatakan ini tidak ada apa-apanya bagi kami. Tidak ada gunanya. Tidak bisa jalan," kata Kepala Desa Binusan Untung, di Nunukan, Senin (18/9/2017).

Untung mengatakan aliran listrik sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sekolah, masjid, Puskesmas Pembantu serta 200 rumah yang tinggal di daerah terpencil di Desa Binusan, Nunukan. 

Sejak beberapa tahun lalu, kata Untung, Pemerintah Desa Binusan pernah meminta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan memperbaiki PLTS bantuan Kementerian Desa itu. Namun hingga kini pembangkit listrik tenaga surya itu tidak kunjung ada perbaikan.

"Listrik itu bagi kami penting. Untuk sekolah, untuk masyarakat, untuk masjid, kan semua ada disitu. Puskesmas Pembantu juga membutuhkan lampu. Waktu itu saya ke Dinas Pertambangan, jawaban mereka 'sudah dilaporkan ke pusat'. Tapi kok sampai sekarang dari Nunukan atau dari Provinsi ndak ada perbaikan itu," kata Untung.

Masyarakat hingga kini hanya menggunakan penerangan lampu minyak. Puskesmas Pembantu di daerah tersebut juga kesulitan memberikan layanan kesehatan karena tidak ada listrik. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

BPS : Upah Buruh Tani Naik Tipis Pada Bulan Desember

  • ICEL Desak Jokowi Undang-Undang Aturan Pengendalian Lingkungan
  • Antisipasi Lonjakan Penumpang, PT KAI Daop 5 Siapkan Dua Kereta Api Tambahan

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi