Takut Kehilangan Hak Pilih, Warga Aceh Utara Serbu Perekaman e-KTP

"Kalau untuk pemilu kegunaanya e-KTP tentu sudah tercatat memiliki hak pilih dan kalau belum perekaman tentu gagal memilih di pilkada."

Senin, 26 Sep 2016 20:13 WIB

Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, sedang membagikan KTP elektronik. (Foto: Erwin Jalaluddin/KBR)



KBR, Lhokseumawe– Ratusan warga Kabupaten Aceh Utara, memadati Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik. Kartu identitas tersebut wajib dimiliki masyarakat sebagai syarat mutlak memperoleh hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017.

Kepala Disdukcapil Aceh Utara, Muhammad Zulfadhli mengatakan, siapa pun yang akan berpartisipasi dalam pilkada harus terdaftar di database kependudukan atau mengantongi e-KTP. Kata Dia, bila warga tak memiliki identitas kependudukan tentunya dipastikan gagal memilih dalam pesta demokrasi tersebut.

"Warga yang belum supaya segera melakukan perekaman, apalagi Kami melayani ke Kecamatan-kecamatan sampai-sampai ke pelosok ke Mukiman setempat. Yang paling sangat berarti dari e-KTP adalah masuk dalam databasenya, kalau sudah itu tentu gak ada masalah lagi. Kalau untuk pemilu kegunaanya e-KTP tentu sudah tercatat memiliki hak pilih dan kalau belum perekaman tentu gagal memilih di pilkada," kata Zulfadhli menjawab KBR, Senin (26/9/2016).

Berdasarkan data secara keseluruhan jumlah penduduk di Aceh Utara yang belum memiliki e-KTP mencapai 10 ribu orang. Sedangkan, untuk wajib e-KTP berjumlah 300 ribu orang.

"Kita terus pacu perekamanya dari pukul 08.00-18.00 WIB. Bahkan, kalau meledak pemohonnya pernah operator bekerja sampai pukul 22.00 malam. Dan, rata-rata ada pemohon sekitar 300-an orang per hari," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kelonggaran batas waktu perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi pertengahan 2017. Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik hingga saat ini masih sekitar 22 juta orang yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, kata dia, batas waktu perekaman data KTP elektronik yang semula akhir September diundur menjadi pertengahan tahun depan.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR