Situbondo Dilanda Krisis Air Bersih

BPBD Situbondo telah meminta bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk pembuatan sumur bor dan pipanisasi.

Rabu, 21 Sep 2016 14:33 WIB

Ilustrasi krisis air bersih. Foto: Creative Commons

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Situbondo- Sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Situbondo Jawa Timur dilanda kekeringan akibat kemarau panjang. Tiga kecamatan terparah di antaranya Kecamatan Arjasa, Kecamatan Banyuglugur dan Kecamatan Jangkar


Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Zainul Arifin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala Desa agar mengajukan permohonan untuk pemenuhan kebutuhan air. Sebab BPBD tidak bisa langsung menyuplai air, tanpa ada permintaan dari aparat desa yang mengalami krisis air.

“Di daerah ini memang sudah ada desa yang memang sudah darurat untuk dilakukan penyuplaian air. Desa Mana itu? Ini ada 10 desa, dari masing-masing kecamatan itu ada yang 1 desa, ada yang 2 desa. Jadi seluruh Kabupaten itu ada 10 desa dari 8 kecamatan itu,” kata Zainul Arifin (21/9/2016).

Zainul Arifin menambahkan BPBD juga telah meminta bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk pembuatan sumur bor dan pipanisasi. Ia berharap dengan program ini wilayah Situbondo terbebas krisis air saat kemarau pada 2017.

Berita lain: Banjir Bandang di Garut Tewaskan 16 Orang

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.