Seribu Desa di NTT Rawan Pangan

Ada 1800 desa rawan pangan kategori transien (sementara). Desa-desa itu tersebar di 230 kecamatan di 22 kabupaten dan kota di NTT.

Kamis, 15 Sep 2016 11:36 WIB

Ilustrasi. Sawah Lingko mirip sarang laba-laba, di Manggarai, NTT. (Foto: nttprov.go.id)



KBR, Kupang - Lebih dari seribu desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditengarai menghadapi ancaman rawan pangan.

Data dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Nusa Tenggara Timur menyebut ada 1800 desa rawan pangan kategori transien (sementara). Desa-desa itu tersebar di 230 kecamatan di 22 kabupaten dan kota di NTT.

Kepala BKP2 NTT Husen mengatakan rawan pangan itu terjadi karena rusaknya tanaman pertanian akibat kekurangan air.

"Sesuai dengan laporan kemarin, kerusakan tanaman itu terjadi hingga 31 Juli 2016. Semuanya ada di 22 kabupaten kota termasuk di Kota Kupang. Satu contoh misalnya di Kota Kupang, di lima kecamatan ada 20 desa mengalami kerusakan tanaman karena air tidak ada. Semoga dengan data ini Walikota dan para camat di lapangan bisa mengantisipasinya," kata Husen di Kupang, Kamis (15/9/2016).  

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) NTT Husen menambahkan dari 246 ribu lebih hektar lahan pertanian padi, 20 ribu hektar diantaranya rusak. Sedangkan, dari 231 ribu hektar lahan jagung, hampir 37 ribu hektar rusak.

Baca: NTT Tak Mampu Penuhi Permintaan Bulog

Husen mengatakan, luas tanaman jagung yang rusak mencapai 15 persen dari luas tanaman jagung yang ada di NTT. Lahan tanaman jagung yang rusak itu tersebar di 1,797 desa di 230 kecamatan di NTT. Hampir semua kabupaten di NTT mengalami kerusakan tanaman jagung, kecuali di Kabupaten Sumba Barat dan Manggarai.

Baca: Lahan Pertanian Diserang Belalang Kembara, Sumba Timur Darurat Bencana

Kerusakan tanaman jagung paling parah terjadi di Kabupaten Sikka (Flores) dimana hampir seluruh areal tanaman jagung rusak. Disusul Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Flores Timur.

Baca: Antisipasi Rawan Pangan, Pemkab Kupang Gelar Pasar Murah

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.