Ribuan Anak Putus Sekolah di Aceh

DPR meminta Dinas Pendidikan dan kepala sekolah di Provinsi Aceh serius mengawal penyaluran dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Jumat, 23 Sep 2016 15:01 WIB

Ilustrasi. Foto: Kemdikbud.go.id



KBR, Lhokseumawe– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengatasi persoalan tingginya anak putus sekolah.  DPR juga meminta Dinas Pendidikan dan kepala sekolah di Provinsi Aceh serius mengawal penyaluran dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah pusat.  

Anggota DPR RI, Muslim mengatakan saat ini ada ribuan anak yang putus sekolah di 23 kabupaten/kota di Aceh.  Sebagian besar anak putus sekolah ini, kata Muslim, berdomisili di kawasan pedalaman. Mereka terpaksa tak meninggalkan bangku sekolah lantaran tak mampu secara ekonomi. Penyebab lain, kata Muslim adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

” Dinas Pendidikan dan kepala sekolah ketika mereka mengusulkan nama-nama yang mendapatkan beasiswa di pendidikan menengah itu harus diperhatikan betul dan dikawal betul. Banyak yang tidak berhak dapat, sebaliknya yang berhak malah tidak dapat. Ini harus diperbaiki, ” kata Muslim, Jum’at (23/9/2016) ketika melakukan kunjungan kerja di Aceh.  

Muslim menambahkan,  Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) tahun 2016 sudah meluncurkan berbagai program beasiswa mencapai Rp 20 miliar di berbagai tingkatan sekolah, baik SD, SMP maupun SMA.

” Seharusnya situasi yang miris ini tak perlu terjadi, karena bisa ditanggulangi dengan beasiswa yang penerima manfaatnya berjumlah sekitar 20 ribu orang. Tapi, masih juga ada permasalahan anak putus sekolah disana-sini. Apakah penyalurannya yang kurang tepat ? tentu ini harus secepatnya dicarikan solusinya, ” tandas politisi asal Aceh dari Fraksi Demokrat itu.

Disamping itu juga, Pemda harus sering melakukan program peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap guru yang dinilainya masih di bawah standar. Sehingga, kondisi ini mengakibatkan rendahnya mutu dan kualitas pendidikan di Aceh.

”Kita masih berada diposisi 3 dari bawah secara nasional. Ini juga persoalan yang begitu menyedihkan sekali. Artinya, harus ada pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam menunjang pendidikan disini,” timpalnya. 

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.