Pemprov NTT Minta Petani Ganti Tanaman

Petani di NTT diminta mengganti tanaman pertanian mereka, dari tanaman yang boros air dengan tanaman yang butuh sedikit air.

Jumat, 16 Sep 2016 09:52 WIB

Petani di NTT sedang memeriksa tanaman jagung yang siap panen. (Foto: ANTARA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta para petani di daerah itu mengganti tanaman pertanian mereka, dari tanaman yang boros air dengan tanaman yang butuh sedikit air.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Peyuluhan (BKP2) NTT Husen mengatakan permintaan itu sudah disampaikan dua bulan lalu, melalui surat kepada para bupati dan waikota.

"Kita adakan koordinasi di kabupaten kota, lewat surat Pak Gubernur yang meminta kepada Pemda kabupaten kota, agar para petani menggunakan pendekatan tanam komoditas yang membutuhkan airnya kurang. Misalnya kacang-kacangan. Itu surat sudah dua bulan lalu disampaikan Pak Gubernur. Sekarang sudah ditindaklanjuti oleh para petani kita yang didampingi oleh para peyuluh kita," kata Husen di Kupang, Jumat (16/9/2016).

Kepala Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan (BKP2) NTT Husen menyebutkan ada ribuan desa di NTT yang rawan pangan transien (sementara), karena rusaknya tanaman pertanian akibat kekurangan air.

Husen mengatakan dari 246 ribu lebih hektar lahan yang ditanami padi, 20 ribu lebih hektarnya rusak. Sedangkan lahan yang ditanami jagung seluas 231 ribu lebih hektar, hampir 37 ribu hektar rusak.

Baca: Seribu Desa di NTT Rawan Pangan

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta