Pemprov NTT Minta Petani Ganti Tanaman

Petani di NTT diminta mengganti tanaman pertanian mereka, dari tanaman yang boros air dengan tanaman yang butuh sedikit air.

Jumat, 16 Sep 2016 09:52 WIB

Petani di NTT sedang memeriksa tanaman jagung yang siap panen. (Foto: ANTARA)



KBR, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta para petani di daerah itu mengganti tanaman pertanian mereka, dari tanaman yang boros air dengan tanaman yang butuh sedikit air.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Peyuluhan (BKP2) NTT Husen mengatakan permintaan itu sudah disampaikan dua bulan lalu, melalui surat kepada para bupati dan waikota.

"Kita adakan koordinasi di kabupaten kota, lewat surat Pak Gubernur yang meminta kepada Pemda kabupaten kota, agar para petani menggunakan pendekatan tanam komoditas yang membutuhkan airnya kurang. Misalnya kacang-kacangan. Itu surat sudah dua bulan lalu disampaikan Pak Gubernur. Sekarang sudah ditindaklanjuti oleh para petani kita yang didampingi oleh para peyuluh kita," kata Husen di Kupang, Jumat (16/9/2016).

Kepala Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan (BKP2) NTT Husen menyebutkan ada ribuan desa di NTT yang rawan pangan transien (sementara), karena rusaknya tanaman pertanian akibat kekurangan air.

Husen mengatakan dari 246 ribu lebih hektar lahan yang ditanami padi, 20 ribu lebih hektarnya rusak. Sedangkan lahan yang ditanami jagung seluas 231 ribu lebih hektar, hampir 37 ribu hektar rusak.

Baca: Seribu Desa di NTT Rawan Pangan

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.