Pangkas Anggaran, Menteri Eko Klaim Dana Desa Aman

"Tapi kalau 2 triliun masih bisa di-manage lah, dana-dana yang tidak penting atau yang belum ditenderkan, kita bisa lakukan,"

Kamis, 01 Sep 2016 17:36 WIB

Ilustrasi: Pembangunan jalan desa (Foto: Pemkab Pati)



KBR, Bogor- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Eko Putro Sandjojo memastikan dana desa aman, meski adanya pemangkasan di kementeriannya sebesar 2 triliun rupiah. Menurut dia, saat ini masih belum ada kepastian akan ada pemangkasan anggaran dari Menteri Keuangan

Kata Eko, jika ada pemotongan pun tidak akan menjadi masalah.

"Desa so far belom dipotong yah. Ada isu katanya mau dipotong, tapi saya belum dengar langsung dari Menteri Keuangan kalau kementerian saya dipotong 2 triliun. Tapi kalau 2 triliun masih bisa di-manage lah, dana-dana yang tidak penting atau yang belum ditenderkan, kita bisa lakukan," katanya saat ditemui di Kampus IPB Baranangsiang, Rabu (01/09)

Eko mengakui, saat ini masih banyak desa yang menggunakan dana desa hanya untuk pembenahan infrastruktur. Padahal, lanjutnya, tujuan dana desa tidak hanya di bidang pembenahan infrastruktur.

"Banyak yang seperti itu, kalau yang daerah tertinggal sih memang harus infrastruktur. Tapi di daerah maju, harus lebih dari itu. Sasarannya kan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga. Jadi kita ingin Bumdes tetap dilakukan, dan kita juga mendorong one village one product. Untuk bisa memajukan daerah tersebut," jelasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR