KPU Banyuwangi Dirikan Rumah Pintar Pemilu

Rumah pintar ini didirikan untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

Selasa, 13 Sep 2016 10:24 WIB

Ilustrasi Rumah Pintar Pemilu. Foto: Antara


KBR, Banyuwangi- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyuwangi, Jawa Timur mendirikan rumah pintar. Rumah pintar ini didirikan untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi. 


Anggota KPU Banyuwangi Divisi Sosialisasi, Jamaludin mengatakan, rumah pintar ini dibagi beberapa zona pintar, yang berisi ruang simulasi pemilihan umum, sejarah pemilu di Indonesia dan Banyuwangi, ruang audio visual hingga permainan berbasis komputer seputar pemilu.

“Rumah pintar pemilu lare using khusus Banyuwangi. Karena memang kita kembali ke budaya daerah masing-masing. Kita adakan rumah pintar using itu untuk memberikan jawaban-jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan terkiat mungkin khusunya bagi yang belum kenal dengan KPU, tugas KPU, kemuidan hasil kerja KPU itu kita didalamnya kita masukan situs sejarah daripada pemilu, kemudian struktur organisasi KPU,” kata Jamaludin (12/9/2016).

Jamaludin menambahkan, KPUD Banyuwangi akan mengundang sekolah-sekolah untuk berkunjung ke rumah pintar ini untuk wisata edukasi. Ini diperlukan agar siswa sekolah belajar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banyuwangi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 lalu, sebanyak 1.304.745 jiwa. Dari Jumlah tersebut,  DPT laki-laki 646.099 pemilih dan DPT perempuan 658.646 pemilih. DPT ini pada pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang  bisa bertambah seiring bertambahnya pemilih pemula di Banyuwangi.

Baca juga:PKPU Terpidana Percobaan Kelar Rabu ini

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.