Kesulitan Perpanjang Surat Kapal, Nelayan Di Perbatasan Sebatik Tak Melaut

“Alasan mereka kemarin karena kurangnya tenaga teknisi tukang ukur itu. Inikan perpanjangan, kok bisa yang harus diukur ulang?"

Senin, 19 Sep 2016 19:15 WIB

Ilustrasi: Kapal nelayan di wilayah perairan perbatasan Sebatik yang sedang melaut di perairan ambalat Karang Unarang. (Foto: KBR/Adhima S.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Nunukan– Puluhan nelayan di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengaku tak bisa melaut karena kesulitan memperpanjang surat izin kapal mereka. Ketua Asosiasi Nelayan Sebatik Muhammad Jabbar mengatakan, 4 bulan terakhir puluhan nelayan anggota asosiasi tak bisa melaut karena kesulitan memperpanjang surat izin. Penyebabnya   minimnya petugas di Dinas Perhubungan kabupaten Nunukan.

“Alasan mereka kemarin karena kurangnya tenaga teknisi tukang ukur itu. Inikan perpanjangan, kok bisa yang harus diukur ulang? Biasanya kalau perpanjangan kan sudah ada dasar ukur yang kemarin. Kalau ada perubahan baru harus diukur kembali, kalau tidak ada perubahan kan tidak perlu diukur,“ keluh Jabbar, Senin (19/09/2016).

Jabbar   telah mengadukan nasib puluhan nelayan yang kesulitan memperpanjang surat izin kapal tersebut kepada anggota DPRD Nunukan. Langkah mediasi anggota DPRD Nunukan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan seyogianya berlangsung hari ini Senin (19/09) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sayangnya janji Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan gagal, karena kepala dinas justru tengah dinas luar. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR