Salah seorang petani, Mat Hosen, tengah menggiling kopi Arabika Blue Ijen di Unit Pengolahan Hasil (UPH) Desa Sukorejo, Sumber Wringin, Minggu (4/9/2016). (Foto : KBR/Friska Kalia)

KBR, Bondowoso – Sejak mendeklarasikan diri sebagai "Republik Kopi" pada Mei 2016, Kabupaten Bondowoso menyebut banyak perubahan yang terasa di sektor pertanian, khususnya kopi. Mulai dari serbuan pembeli dari luar kota hingga kian meluasnya areal tanaman kopi yang mencapai 14 ribu hektar. Tak hanya itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso juga mengatakan, daerahnya kerap mendapat undangan dari berbagai daerah untuk berbagi kisah sukses petani kopi.

Namun di balik cerita menyenangkan itu, di Kecamatan Sumber Wringin –yang terkenal dengan kopi arabikanya, sebuah koperasi petani kopi nyaris kolaps. Adalah Koperasi Rejo Tani terbentuk pada 2011 silam bertujuan untuk menaikkan nilai tawar kopi Bondowoso di kalangan eksportir kopi Indonesia.

Ketua Koperasi Rejo Tani, Suyitno menuturkan, koperasi yang menaungi lebih dari 2.000 petani tersebut bertugas menampung semua kopi yang diproduksi dan kemudian dijual pada eksportir. Cara itu dikenal dengan ‘sistem satu pintu’, begitu kata Pemkab Bondowoso.

Berbincang di rumahnya yang sekaligus dijadikan Unit Pengolahan Hasil (UPH), Suyitno mengatakan, Koperasi Rejo Tani juga berperan mencegah masuknya tengkulak dan memastikan kopi yang dijual ke eksportir memenuhi standar yang ditetapkan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Dari situ itu pula, disepakati harga jual kopi dari petani ke koperasi Rp9.000 perkilogram untuk kopi gelondongan, kopi HS Basah Rp25.000 perkilogram, dan kopi Green Bean Rp150.000 perkilogram. Harga tersebut sesungguhnya menguntungkan para petani, namun koperasi baru bisa membayar petani setelah eksportir membayar ke koperasi. Dampaknya, petani jadi enggan menjual hasil panen kopi mereka ke koperasi.

Dan karena tak ada lagi petani yang memercayakan kopi mereka ke koperasi untuk dijual ke eksportir, kini Koperasi Rejo Tani terbelit utang hingga ratusan juta rupiah. “Memang kita kekurangan modal untuk koperasi. Ya bagaimana, kita tidak mungkin memaksa petani untuk setor kopi kalau uangnya tidak ada,” kata Suyitno saat berbincang dengan KBR beberapa waktu lalu. Suyitno bahkan terang menyebut, kas koperasi hanya tersisa Rp30 juta. “Tahun ini tidak ada kucuran modal dari perbankan. Saldo kas di koperasi tersisa Rp30 juta yang akan digunakan untuk operasional,” ungkapnya.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Sunargi membenarkan jika Koperasi Rejo Tani masih memiliki utang Rp600 juta ke Bank Jatim. Ia juga mengatakan, bantuan kredit sempat diberikan Bank Jatim karena ada jaminan sertifikat dari para petani.

“Uang Rp600 juta itu menggunakan jaminan sertifikat tanah milik banyak petani. Petani mau bayar sertifikat mereka sendiri, pihak perbankan tidak mengizinkan dengan kata lain harus dilunasi semua baru agunan dikembalikan. Memang ada beberapa petani yang memang tidak niat membayar,” ucapnya.

Bank Jatim sendiri merupakan salah satu dari tujuh pihak yang terikat dalam Nota Kesepahaman Pengembangan Kluster Kopi di Bondowoso. Di mana Bank Jatim bertugas memberikan bantuan modal pada koperasi untuk mempermudah proses ekspor kopi Bondowoso. Sementara itu, data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan bercerita, Koperasi Rejo Tani sudah mendapat suntikan modal dari Bank Jatim sejak 2012 lalu. Mulanya Rp500 juta, naik menjadi Rp1,2 miliar di tahun 2013, dan turun Rp600 juta di tahun berikutnya.


Karut Marut Tata Niaga Kopi Bondowoso

Mati surinya Koperasi Rejo Tani nyatanya berdampak pada tata niaga kopi Bondowoso. Arus keluar kopi pasca panen yang dimulai Juli lalu mulai kacau. Ini terlihat dari tak adanya angka pasti berapa jumlah kopi Bondowoso yang terjual pada eksportir.

Bahkan beberapa petani yang ditemui KBR mengaku sudah tak menjual kopi ke eksportir melainkan langsung ke pembeli dari berbagai daerah. Mereka juga enggan mengungkapkan berapa jumlah kopi mereka yang telah dilepas ke pasaran.

Padahal sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso, Muhammad Erfan mengaku sudah punya solusi atas kondisi tersebut yaitu koperasi akan memberi surat jalan pada setiap eksportir yang akan membeli kopi Bondowoso.

Surat jalan dimaksudkan untuk memantau berapa banyak kopi yang dibeli eksportir. Selain itu, untuk mencegah adanya pembelian kopi skala besar dari luar kota yang tak sesuai Perda Tata Niaga Kopi di Bondowoso. 

Tapi sampai sekarang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso mengaku tak punya data pasti berapa jumlah kopi yang sudah dibeli eksportir. Erfan berdalih saat ini panen belum selesai sehingga jumlah kopi keluar belum bisa diketahui. Dia juga mengakui jika surat jalan yang seharusnya dikantongi eksportir belum ada realisasinya.

“Memang banyak petani yang sembunyi-sembunyi itu jual kopinya. Koperasi harusnya lebih pro-aktif supaya punya power, memang sekarang itu fokus kami bagaimana membenahi koperasi. Dalam waktu dekat juga akan dibentuk BUMD,” kata Erfan.

Dalam catatan KBR, setidaknya ada tiga eksportir yang membeli kopi Bondowoso, di antaranya Sunda Mountain, Sari Makmur, dan PT.Indocom Citra Persada. Hanya saja, branding Kopi Jawa Ijen Raung –yang menjadi andalan Bondowoso, belum mampu bersaing dengan kopi asal daerah lainnya pun internasional. Bertambah miris, karena Pemkab Bondowoso tak tahu apakah kopi asal daerahnya dijual dengan tetap menggunakan Bondowoso, atau justru dilabeli nama kopi lain.

 
Membentuk BUMD Kopi Bondowoso

Saat ini, Pemkab Bondowoso tengah mempersiapkan berdirinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor agropolitan dan peternakan. Salah satu komoditi yang disasar kopi arabika Bondowoso. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Matsakur mengatakan, berdirinya BUMD ini salah satu langkah agar daerahnya mampu mengekspor kopi secara mandiri. Selain itu, pembentukan BUMD juga diharapkan mampu menaikkan nilai jual kopi lantaran tak lagi dijual dalam bentuk bahan baku mentah.

“Jadi nanti eksportir sudah tidak lagi ambil langsung ke petani. Dari petani ke koperasi, kemudian koperasi menjual ke BUMD. Inti dari semua tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Matsakur saat menghadiri rapat persiapan pembentukan BUMD.

Sempat ada kekahwatiran BUMD akan menghilangkan peran Koperasi Rejo Tani. Namun Pemkab menjamin hal tersebut takkan terjadi. BUMD, kata dia, akan membantu peran koperasi di sektor hilir.

Berdasarkan hitung-hitungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bondowoso, setidaknya butuh modal Rp10 miliar untuk mendirikan BUMD. Dengan begitu pada 2017 mendatang, BUMD ini sudah bisa beroperasi.

Sembari rencana itu dikejar, Kabupaten Bondowoso sedang gencar mempromosikan kopi arabika produksi petani. Dan setidaknya dari 14 ribu hektar lahan kopi jika dirata-rata perhektarnya bisa menghasilkan 1 ton kopi atau setara Green Bean. Itu artinya produksi kopi di Bondowoso mencapai 4.000 ton dalam sekali panen.




Editor: Quinawaty 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!