Hampir Setengah Hutan Mangrove di Kabupaten Malang Rusak

"Jadi kami punya kelompok pengawas masyarakat di tiap desa pesisir. Setiap tahun tak kurang dari lima sampai sepuluh hektar yang direhabilitasi,”

Jumat, 09 Sep 2016 13:41 WIB

Ilustrasi: Hutan Mangrove (foto: Antara)



KBR, Malang– Ratusan hektare hutan mangrove di pesisir selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, rusak. Setiap tahunnya, program rehabilitasi mangrove hanya mencakup seluas lima sampai sepuluh hektare.
 
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, hutan mangrove di pesisir pantai Kabupaten Malang seluas 343,5 hektar. Dari luasan itu, yang mengalami kerusakan seluas 161,1 hektar. Hutan mangrove paling banyak berada di pesisir pantai kawasan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
 
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, Nasri Abdul Wahid mengatakan, mulai 2015 lalu seluruh program rehabilitasi mangrove menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat pesisir sebagai pelaksana rehabilitasi.

“Anggaran dari provinsi, sedangkan kelompok masyarakat dan pegiat lingkungannya dari desa setempat. Jadi kami punya kelompok pengawas masyarakat di tiap desa pesisir. Setiap tahun tak kurang dari lima sampai sepuluh hektar yang direhabilitasi,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Malang, Nasri Abdul Wahid, Jumat (09/09).

Dahulu, perilaku warga pesisir menebang pohon untuk kayu bakar memiliki andil penting terhadap kerusakan mangrove. Namun sejak lima tahun terakhir pemerintah daerah setempat gencar menyosialisasikan daur ulang limbah kotoran ternak untuk dimanfaatkan sebagai energi biogas pengganti kayu bakar.

Editor: Rony Sitanggang
  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.