DPRD Rembang: Moratorium Minimarket Tak Serius

"Kalau memang belum ada izinnya, mbok yao jangan diperbolehkan beroperasi."

Senin, 12 Sep 2016 18:01 WIB

Ilustrasi



KBR, Rembang– DPRD Rembang, Jawa Tengah menganggap gagasan moratorium atau penghentian sementara izin minimarket atau pasar modern yang digulirkan oleh pemkab, tidak serius. Nyatanya, sampai sekarang minimarket baru tetap saja bermunculan. Bahkan beberapa diantaranya belum mengantongi izin lengkap, namun tetap nekat beroperasi.

Anggota komisi ekonomi DPRD Rembang, Yudhianto mencatat dari total 43 minimarket, ada 5 lokasi yang belum membereskan izin, tapi sudah buka. Menurutnya, kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari.

"Untuk kedepannnya kita ingatkan jangan asal mengobral izin, dikontrol dulu dan dipastikan. Kalau memang belum ada izinnya, mbok yao jangan diperbolehkan beroperasi. Sebenarnya boleh–boleh saja mendirikan minimarket, tapi rambu–rambu aturannya kan sudah jelas," ungkapnya kepada KBR, Senin (12/09).

Menanggapi masalah tersebut, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan sudah memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), untuk menghentikan izin baru minimarket sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedangkan bagi yang sudah terlanjur berdiri dan mempunyai izin, maka saat perpanjangan izin, harus menyesuaikan Perda.

Abdul mencontohkan, apabila terlalu dekat dengan pasar tradisional, izin tak akan diperpanjang. Pasalnya sesuai perda, jarak minimal antara pasar tradisional dengan minimarket harus berjarak 2 kilometer.
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.