DPD Minta Perusakan Ornamen Pura di Bima Diselidiki

Perusakan terjadi beberapa kali dalam kurun tiga bulan terakhir oleh orang tak dikenal.

Minggu, 18 Sep 2016 22:07 WIB

Ilustrasi Pura di NTB. Foto: Antara


KBR, Jakarta- Anggota DPD sekaligus Pemimpin Hindu Center, Gusti Arya meminta perusakan ornamen Pura Watugunung di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera diselidiki. Ia menyebut laporan yang diterimanya saat kunjungan ke Pura tersebut, perusakan terjadi beberapa kali dalam kurun tiga bulan terakhir oleh orang tak dikenal. 


Kata dia, tindakan perusakan patung berupa penghancuran, pelemparan batu atau pemenggalan yang harus diperbaiki kembali berulangkali. Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan meski belum membuat laporan secara resmi.

"Pengrusakan Patung Brahma dan Wisnu yang ditempatkan dan juga ornamen-ornamen pura yang lain termasuk juga sayap Garuda Wisnu yang biasanya terpasang di atas pelinggih atau tempat ibadah Hindu itu juga kerap dan ini terjadi agak berkelanjutan, agak sering begitu. Jadi saya sudah melihat secara langsung dan saya sudah sampaikan lewat media sosial juga tentang laporan kerja saya di sana. Dan tadi pagi saya sela-sela menghadiri pelantikan putra mahkota kesultanan Bima saya bertemu dengan Wakil Walikota Bima, bertemu dengan Bupati dan Kapolres dan unsur-unsur saya sudah sampaikan jangan sampai kejadian seperti ini nanti akan memicu masalah sara," ujar Gusti Arya kepada KBR (18/9/2016)

Ia mencatat, tiga kasus intoleransi yang menonjol di NTB yakni, kerusuhan Sumbawa antara etnis Bali dengan warga lokal yang berujung pada pembakaran Pura beberapa tahun lalu. Yang kedua, kata Gusti tahun 2010 yang berlanjut pada 2012 terjadi penolakan masyarakat di Tambora terkait keberadaan Pura Udaya Parwata. Yang Ketiga, adalah perusakan di Pura Watugunung Kota Bima.

"Tentu akan saya tindak lanjuti dengan hal yang resmi, yang pasti akan jadi telaah kita dari DPD RI khususnya saya di komite III bidang agama. Jadi tadi beliau-beliau kaget, bahkan mengaku pada saya kalau tidak pernah mendengar tentang kejadian ini. Tampaknya juga masyarakat atau pemimpin-pemimpin kami di sana mungkin sifatnya pasrah. Tapi buat saya karena ini negara hukum dan efeknya sangat berpengaruh nanti untuk kerukunan umat maka saya minta ini ditangani resmi tapi dengan pendekatan kultural terlebih dahulu," pungkasnya. 


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR