Defisit Anggaran, Pemprov Kaltim Hapus Bantuan untuk Daerah

Salah satu daerah yang kemungkinan dihapus bantuan anggarannya yakni Kota Balikpapan.

Selasa, 06 Sep 2016 15:45 WIB

Ilustrasi foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Balikpapan– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terpaksa menghapus bantuan anggaran untuk Pemerintah Kabupaten Kota. Hal ini dilakukan akibat defisit anggaran dalam APBD 2016.

Asisten IV Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Aji Sayid Rahman mengatakan, defisit anggaran juga mengakibatkan sejumlah proyek ditunda. Kata dia Pemprov Kaltim menurutnya semakin berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

“Kehati-hatian kita dalam mengeluarkan anggaran belanja, ada kegiatan-kegiatan belanja yang kiota anggap bisa ditunda tidak kita salurkan dalam beberapa bulan kedepan. Kita khawatir kalau kita boros sering mengeluarkan untuk yang tidak penting tiba-tiba proyek besar kita  sudah menagih kita gak punya uang,” kata Asisten IV Pemprov Kaltim Aji Sayid Rahman, Rabu (07/9/2016).

Aji mengatakan, salah satu daerah yang kemungkinan dihapus bantuan anggarannya yakni Kota Balikpapan.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim menjanjikan akan memberikan Rp 100 miliar untuk dua proyek besar yakni pembangunan stadion Batakan Rp 75 miliar dan Balikpapan Islamic Center (BIC) Rp 25 miliar.

Kedua proyek multiyear itu awalnya ditargetkan rampung akhir Desember 2016 dan sudah bisa digunakan.

Asisten IV Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Aji Sayid Rahman menambahkan, APBD Perubahan Kaltim yang seharusnya dibahas dan disahkan pada Agustus kemarin,  molor dan baru dibahas karena ada revisi dalam perencanaan belanja anggaran.

Aji menjelaskan, APBD Kaltim 2016 yang disahkan sebesar Rp 10,9 triliun terpaksa dikoreksi dalam APBD Perubahan. Salah satunya anggaran sejumlah proyek menjadi hanya Rp 75 triliun.

“Anggaran itu sudah terealisasi Rp5,2 triliun.  Diharapkan seluruh proyek bisa tercapai dengan mengenjot pendapatan.”

Editor: Malika 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.