DAU NTT Ditunda, Biaya Perjalanan Dinas Pengawasan Proyek Harus Tetap Ada

Kondisinya, banyak Karena banyak perjalanan-perjalanan untuk pengawasan dipangkas.

Kamis, 08 Sep 2016 18:12 WIB

Ilustrasi



KBR, Kupang- Komisi Infrastruktur DPRD Nusa Tenggara Timur meminta dinas-dinas tidak memangkas biaya perjalanan dinas untuk pengawasan proyek. Ketua Komisi Infrastruktur DPRD NTT Anjelino da Costa mengatakan, perjalanan dinas untuk pengawasan proyek harus tetap ada, sehingga kualitas proyek yang dikerjakan kontraktor tetap terjaga.

"Rata-rata sudah berjalan, cuman ada sedikit kelemahan di fungsi pengawasan baik itu kita di DPR, mau pun di.. bahkan pengawasan dinas itu sendiri. Karena banyak perjalanan-perjalanan untuk pengawasan dipangkas. Jadi kadang-kadang ketika kontraktor kerja ya tanpa ada pengawasan yang ketat,"  kata Anjelino da Costa di Kupang, Kamis (8/9/2016).   

"Kami sudah minta kepada pemerintah untuk dalam dinas-dinas tertentu yang ada pekerjan fisik itu ada perjalanan dinas bagi tenaga atau staf itu harus tetap jalan. Sehingga fungsi pengawasan dan mutu pekerjaan tetap terjaga," tambahnya.

Sebelumnya, gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, pemangkasan anggaran terkait penundaan penyaluran DAU oleh Kementerian Keuangan, adalah proyek-proyek yang belum ditender. Lainnya adalah proyek yang bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta penghematan biaya operasional, termasuk perjalanan dinas.  

Tetapi tidak semua perjalanan dinas dipangkas biayanya, hanya dirasionalisasi. Frans Lebu Raya memberi kewenangan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dinas untuk memangkas anggaran yang sudah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.