Bupati Jombang Minta Warga Tidak Panik Mengurus e KTP

Batas akhir mengurus e-KTP bukan akhir bulan ini, melainkan hingga tahun 2017 mendatang.

Selasa, 20 Sep 2016 15:47 WIB

Bupati Jombang, Nyono Suharli. Foto: KBR/Nyono Suharli

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jombang–  Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, mengimbau masyarakat tidak panik dan tergesa-gesa dalam mengurus data kependudukannya.  Hal itu menyusul terus membludaknya antrian warga yang hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sejak beberapa bulan terakhir.

Nyono meminta warga benar-benar memperhatikan pengumuman Pemerintah terkait mekanisme dan batas akhir kepengurusan data diri yang wajib dimiliki setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ini.  Sebab, kata dia, batas akhir mengurus e-KTP bukanlah akhir bulan ini, namun hingga tahun 2017 mendatang.

Soal ini kata Nyono, pihaknya sudah kerap melakukan sosialisasi melalui sejumlah petugas dan media milik Pemerintah.

“Pak Mendagri ini mengumumkan kembali bahwa pelayanan e-KTP sampai 2017. Dipikir masyarakat ini akhir  September ini batas waktunya untuk pelayanan e-KTP. Blanko sudah kita siapkan, permintaan kita ke Menteri Dalam Negeri juga diberikan pelayanan”, Kata Nyono Suharli, Selasa (20/09/16).

Hingga saat ini, antrian panjang warga yang mengurus data e-KTP di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Jawa timur, terus terjadi.  Ribuan warga masih memadati Kantor Capil dan berdesak-desakan untuk mendapatkan pelayanan petugas.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, mengakui adanya keterbatasan soal jumlah tenaga dan peralatan penunjangnya.

Meskipun Pemkab setempat sudah membuka layanan ekstra di hari Sabtu dan Minggu serta membuka pelayanan di empat kantor Kecamatan eks Pembantu Bupati atau Kawedanan, namun solusi itu belum sepenuhnya mengurai antrian warga.  Karena sejauh ini, petugas masih membatasi layanan sampai 250 orang saja per hari.

Editor: Malika

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Yusril Fokus Gugat Presidential Threshold ke MK

  • Presiden Minta OJK Berkontribusi Pada Kelancaran Pembangunan
  • Kadis Perpustakaan: Minat dan Budaya Baca di Aceh Rendah
  • Maitimo: Persija Cuma Menang Beruntung

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.