75 Ribuan Warga Ternate Belum Ber-e-KTP

Lurah Sangaji Utara sebut kurangnya kesadaran warga akan pentingnya dokumen kependudukan

Jumat, 16 Sep 2016 14:37 WIB

Ilustrasi: warga yang mengurus e-KTP membludak di Jombang, Jawa Timur (Foto: Muji/KBR)



KBR, Ternate-
Hingga kini masih banyak warga di kota Ternate yang belum mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Di Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara misalnya jumlah warga yang telah membuat e-KTP baru mencapai 76 persen. Lurah setempat, Rustam Malang menyebut itu terjadi karena minimnya kesadaran warga untuk memiliki data administrasi kependudukan yang lengkap.

"Waktu pendataan itu dorang masuk di sini terutama mahasiswa yang tinggal di kost-kosan. Yang sisa itu saya rasa bukan warga asli Sangaji Utara, karena penduduk ini kan meski tanpa KTP tetap menjadi penduduk, jadi waktu saya baca dong surat pemberitahuan dari Capil nama-nama yang belum ber-KTP itu banyak sekitar 200an orang," ungkapnya kepada KBR Jumat (16/09/2016).

Sementara itu Kepala Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kota Ternate Mahdi Nurdin, menjelaskan secara keseluruhan warga kota ternate yang belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 25 persen dari total jumlah penduduk lebih dari 300 ribu jiwa.

Warga yang tak memiliki e-KTP dipastikan bakal kesulitan, salah satunya tidak bisa bepergian menggunakan pesawat maupun kapal.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah meralat penetapan batas akhir pembuatan e-KTP. Semula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pembuatan identitas penduduk itu akan berakhir pada akhir bulan ini. Tjahjo lalu meralatnya menjadi hingga pertengahan 2017. Itu terjadi lantaran pihak kementerian mencatat total seluruh warga yang belum mengurus e-KTP mencapai 22 juta orang di seluruh Indonesia.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

KPK Periksa Marliem, Agus Rahardjo: Dia Tak Mau di-BAP

  • Berikan Remisi 17 Agustus, Pemerintah Klaim Hemat Anggaran Rp 102 Miliar
  • 72 Tahun, Warga 2 Daerah di Aceh Utara Belum Punya Desa Definitif
  • Singapura Luncurkan Bank Donor ASI

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR