Ma'ruf Jadi Cawapres, Gus Mus Ingatkan Mundur dari PBNU

“NU tidak ada kaitannya dengan partai politik, nggak ada kaitannya dengan politik praktis. Kalau anda jadi pengurus NU secara struktural, ya jangan bawa NU,"

Jumat, 10 Agus 2018 08:43 WIB

Rais 'Aam PBNU Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kedua kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), dan Sekjen PBNU Helmy Faishal (kanan) memberikan keterangan pers terkait Cawapres di gedung PBNU, Jakarta, Ka

KBR, Rembang– Tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan organisasi Nahdlatul Ulama tidak terjun ke politik praktis. Setelah Kiai Ma’ruf Amin menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo, diminta mengundurkan diri dari posisi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Gubernur Jawa Tengah sekaligus politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Kiai Mustofa Bisri atau Gus Mus, di kompleks pondok pesantren Roudlatut Thalibien Leteh, Rembang, Jawa Tengah Kamis malam (09/08/2018). Seusai bertemu Gus Mus, Ganjar Pranowo menyatakan kedatanganya sebatas silaturahmi biasa. Namun sempat disinggung tentang terpilihnya Rais Aam PBNU yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, menjadi calon Wakil Presiden, mendampingi Joko Widodo.

Ia  dan Gus Mus sempat kaget mendengar pengumuman tersebut. Meski demikian Ganjar menilai   Ma’ruf Amin figur yang cocok untuk mendampingi Joko Widodo, di tengah dinamika politik yang berkembang saat ini. 

“Kaget juga mendengar Kiai Ma’ruf Amin yang ditunjuk calon Wakil Presiden. Ya ndak apa–apa, cocok saja. Pak Ma’ruf kalau ngomong kan tenang, kalau nanti ada diksi–diksi politik yang berbau agama, pasti pak Ma’ruf akan dengan mudah menjelaskan,“ kata Ganjar.

Diminta tanggapannya, tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Mustofa Bisri menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang tidak terjun dalam politik praktis atau politik kekuasaan. Selama ini NU lebih bergerak pada politik kebangsaan dan kerakyatan.

Gus Mus sebatas mengingatkan adanya khitah Nahdlatul Ulama. Ketika seorang Rais Aam PBNU menjadi calon Wakil Presiden, maka harus mengundurkan diri.

“NU tidak ada kaitannya dengan partai politik, nggak ada kaitannya dengan politik praktis. Kalau anda jadi pengurus NU secara struktural, ya jangan bawa NU, sampeyan pribadi saja. Kalau Cawapres ya harus mundur. Kalau tidak, Rais Aam di bawah Presiden nanti. Biar dibahas oleh PBNU,“ terangnya.

Mengenai dipilihnya Kiai Ma’ruf Amin, Gus Mus tidak berhak menanggapi. Mengingat hal itu kewenangan penuh Joko Widodo bersama partai koalisinya.

“Itu kan wewenangnya pak Jokowi untuk memilih. Lha saya urusannya apa, dijak rembugan yo ora, ditakoni yo ora, “ pungkasnya.

 Editor: Rony Sitanggang

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Puluhan organisasi Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi".