Tersangkut Korupsi, Rektor IAIN Pontianak Bakal Disidang

"Tersangka dan barang bukti sudah kami serahkan ke Kejaksaan."

Selasa, 15 Agus 2017 23:02 WIB

Rektor IAIN Pontianak Hamka Siregar (berkopiah dan kemeja hijau) digiring penyidik Polresta Pontianak ke Kejaksaan Negeri Pontianak. (KBR/ Edho Sinaga)


KBR, Pontianak- Polresta Pontianak Kota akhirnya menyerahkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Hamka Siregar ke Kejaksaan Negeri Pontianak, pada Selasa (15/7/17) untuk menghadapi persidangan. Hamka sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2015 lalu terkait kasus korupsi pengadaan meubeler di rumah susun khusus mahasiswa IAIN Pontianak, yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 2 miliar.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kota Kompol Husni Ramli mengatakan, kerugian negara dari kasus itu sebesar Rp 525 juta. Menurutnya, penyelidikan kasus itu berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar terhadap proyek pengadaan meubeler yang dilakukan pada 2012.

“Pada hari ini tanggal 15 Agustus, kami melaksanakan pengalihan tanggung jawab penyidikan tahap dua, kasus pengadaan meubeler IAIN Pontianak dengan tersangka HR. Penyidikan ini berjalan alot sampai dinyatakan berkas perkara lengkap, kurang lebih 1 tahun. Tersangka dan barang bukti sudah kami serahkan ke Kejaksaan,” ungkap Husni Ramli.

Husni melanjutkan, sebelum diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Pontianak, tersangka sudah menjalani pemeriksaan kesehatan, sehingga tersangka dinyatakan sehat sebelum mendekam di sel tahanan Kejari Pontianak.

Namun bukannya ditahan, Kejaksaan Negeri Pontianak memiliki pandangan lain. Hamka Siregar akhirnya tidak ditahan dengan jaminan keluarga dan penasehat hukum karena sering mengalami sakit. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pontianak Yanuar Reza mengatakan, tersangka memiliki riwayat penyakit stroke, sehingga Kejaksaan mengambil inisiatif untuk memberikan kelonggaran tidak ditahan.

Terkait kasus ini juga 4 orang yakni kontraktor pemenang lelang dan Ketua Panitia Lelang serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah divonis masing-masing dengan 1 tahun penjara.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Praperadilan Setnov Gugur

  • Pemkab Nunukan Hutang Rp 40 Miliar
  • Kanada Izinkan Ekspor Senjata ke Ukraina
  • Sepupu Nani Dapat Kontrak United

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi