Dana Desa di NTB Masih Berfokus Pada Pembangunan Fisik

Pengembangan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal

Kamis, 10 Agus 2017 20:54 WIB

Ilustrasi: pembangunan jembatan (Foto: Antara)

KBR, Mataram- Kepala Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah NTB, Taukhid di Mataram Kamis (10/8) mengatakan, dari data yang diterimanya, kebanyakan dana desa justru diarahkan untuk kegiatan fisik. Katanya, sejumlah pembangunan infrastruktur di desa mendominasi belanja dana desa, namun untuk pemberdayaan masyarakat cenderung minim.

Dia mengungkapkan banyak pemerintahan desa yang memberi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat hanya Rp 10 juta per tahun. Bahkan ada desa yang tidak menganggarkan sama sekali, meskipun dana desa yang mereka terima lebih dari Rp 1 miliar. Sementara untuk dana fisik dialokasikan ratusan juta.

“Saya lihat itu alokasinya kebanyakan untuk pembangunan fisik, saya prihatin ada desa yang menyalurkan untuk dana pemberdayaan masyarakat itu hany 15 juta, 10 juta. Kasian masyarakatnya, kok tidak diberdayakan, kok tidak dibina, semua uangnya digunakan untuk membangun fisik,” katanya.  

Taukhid mengingatkan ada empat poin penting yang diharapkan pemerintah pusat dalam penggunaan dana desa ini. Empat poin itu adalah, dana desa digunakan untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi angka pengangguran di desa, menurungkan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR