Warga Waduk Sepat Laporkan Kepala BPN soal Pemalsuan SHGB

"Kami membawa SHGB dan juga foto sesuai keadaan yang sebenarnya sebagai bukti bahwa SHGB itu tidak sesuai faktanya."

Rabu, 10 Agus 2016 17:34 WIB

Ilustrasi. (Foto: situs pu.go.id)



KBR, Surabaya- Warga di sekitar Waduk Sepat, Surabaya, Jawa Timur, melaporkan Kepala Badan Pertanahan Nasional kota itu ke kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen waduk. Hal ini terkait rencana tukar guling waduk tersebut kepada pengembang PT Ciputra Surya untuk dijadikan perumahan mewah.

Warga Sepat, Dian Purnomo, menyatakan Kepala BPN telah memalsukan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan itu. Sebab dalam SHGB dituliskan pekarangan padahal lokasi itu berupa waduk.

"Kami membawa SHGB dan juga foto sesuai keadaan yang sebenarnya sebagai bukti bahwa SHGB itu tidak sesuai faktanya," jelasnya kepada KBR, Rabu (10/8/2016) siang.

"Karena SHGB tersebut menyatakan pekarangan, padahal objeknya berupa waduk," tandasnya lagi.

Dian menambahkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pembangunan waduk itu. Kata dia, belum pernah ada rembug desa yang dilaksanakan. Adapun mediasi antara warga dan pengembang berakhir buntu karena perusahaan tetap ingin melangsungkan pembangunan. "Jadi kami menganggap banyak kecacatan hukum," ujarnya.

Jelas Dian, warga menolak pembangunan di Waduk Sepat dengan alasan lingkungan dan budaya. Sebab, pembangunan di waduk akan menyebabkan banjir karena daerah resapan hilang. Selain itu, lokasi tersebut jadi tempat tradisi sedekah waduk sebelum Ramadhan. "Waduk itu harus dikembalikan kepada warga untuk dikelola warga," jelasnya.

Waduk Sepat telah ditukar oleh Walikota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya pada tahun 2008 dengan melepaskannya kepada PT Ciputra Surya. Warga Sepat telah mensomasi Walikota dan DPRD Surabaya untuk mencabut surat keputusannya, namun permintaan itu tidak digubris.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.