Tak Punya Rekening, Ribuan PSK di Kaltim Belum Terima Santunan

Dua puluh dua lokalisasi di sana sudah ditutup sejak 1 Juli lalu.

Rabu, 17 Agus 2016 10:15 WIB

Ilustrasi pekerja seks komersil


KBR, Balikpapan- Seribuan pekerja seks komersil (PSK) di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur belum menerima dana santunan dan transportasi dari pemerintah pusat dan daerah. Padahal 22 lokalisasi di sana sudah ditutup sejak 1 Juli lalu.


Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Siti Rosmalia mengatakan, penyaluran dana tidak bisa dilakukan karena sebagian besar PSK tidak memiliki rekening bank. Selain itu, para PSK sebagian besar juga tidak memiliki KTP dan alamat tempat tinggal. Karena itu, ia meminta pemerintah kota dan kabupaten di sana memfasilitasi penyaluran dana tersebut.

“Banyak yang tidak punya KTP, itu yang menjadi permasalahan mendasar. Perda Nomor 3 Tahun 2016 di mana jika ada yang kembali beroperasi akan langsung diberi sanksi. Sanksi penutupan lokalisasi itu langsung. Pokoknya langsung di razia oleh Satpol PP. Mereka disanksi sesuai aturan yang berlaku,” kata Sisti Rosmalia, Rabu (17/08).

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Siti Rosmalia menambahkan Kementerian Sosial rencananya akan memberikan dana santunan sebesar Rp17 miliar untuk 1.300an PSK pada oktober mendatang. Sementara dana transport sebesar Rp1,5 miliar akan diberikan kepada PSK dari APBD Perubahan Kalimantan Timur 2016.

Baca juga: Bentrok Sari Rejo, Kontras Desak TNI Usut Aparat Pelaku Kekerasan

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing