Ribuan Kartu Indonesia Pintar di Rembang Salah Sasaran

“Selain nama dobel, penerima sudah lulus atau bahkan menikah. Kuotanya tidak tepat sasaran, ya tidak bermanfaat.

Jumat, 12 Agus 2016 14:26 WIB

Kartu Indonesia Pintar salah sasaran di Rembang, Jateng. (Foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Rembang- Sebagian besar desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terpaksa menahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena dinilai tidak tepat sasaran. KIP merupakan program pemerintahan Joko Widodo, berupa bantuan uang untuk siswa keluarga miskin.
 
Kepala Desa Sumbergirang Kec. Lasem, Marjuki menduga penyaluran kartu terlambat. Kata dia, KIP tidak tepat sasaran, karena penerimanya ganda, sudah lulus sekolah atau bahkan telah lama menikah.

Kata Marjuki,  banyak penerima yang tidak lagi menjadi pelajar. Dia beralasan menahan karena kalau kartu tetap diberikan,   akan memicu protes masyarakat. Di desanya, lebih dari 100 keping Kartu Indonesia Pintar masih disita oleh pihak desa.

 “Selain nama dobel, penerima sudah lulus atau bahkan menikah. Kuotanya tidak tepat sasaran, ya tidak bermanfaat. Yang jadi sasaran kepala desa serta perangkat,“ jelas Kepala Desa Sumbergirang Kec. Lasem, Marjuki  kepada KBR, Jumat (12/08).
 

Kepala desa lainnya di Kec. Lasem, Syaeful Sodiqin menuding pemerintah pusat memakai data asal-asalan. Kata dia, desa tidak pernah dilibatkan.

Menurut dia, kalau terus seperti itu tiap ada program dari pemerintah,  sama saja membenturkan aparat desa dengan warganya sendiri. Apalagi sampai sekarang belum ada solusi, untuk menindaklanjuti temuan KIP yang bermasalah. Dinas terkait di daerah ketika ditanya, jawabannya tidak tahu menahu.

 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.