Reaktivasi Jalur Kereta Kalisat-Panarukan Tunggu Perintah Kemenhub

Rencana PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero mengaktifkan kembali jalur kereta api Kalisat-Panarukan masih memerlukan waktu panjang. Masih ada sejumlah persoalan dalam rencana pengaktifan ini.

Jumat, 19 Agus 2016 14:23 WIB

Wisatawan menikmati suasana di Stasiun Kereta Api Bondowoso yang diubah menjadi Museum Kereta Api oleh PT. KAI Persero. (Foto: KBR/ Friska Kalia)



KBR, Bondowoso - Rencana PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero mengaktifkan kembali jalur kereta api Kalisat-Panarukan masih memerlukan waktu panjang. Pasalnya, kata Kepala PT. KAI Daerah Operasional IX Jember, Jawa Timur, Rusi Haryono, pengaktifan kembali jalur kereta api ini harus menunggu instruksi dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Meski begitu, menurut Rusi, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Bondowoso dan Situbondo terkait rencana pengaktifan jalur kereta api ini.

"Reaktivasi ini ada di program Dirjen Kereta Api. Kita hanya mengupayakan percepatan agar segera dilakukan. Targetnya awal 2017, tapi kembali lagi kami disini hanya pelaksana dan semua rencana diatur oleh Kemenhub," kata Rusi Haryono kepada KBR dalam kunjungannya ke Bondowoso beberapa waktu lalu.

Dia pun mengungkapkan, ada sejumlah persoalan dalam rencana pengaktifan ini. Salah satunya, soal pembebasan lahan di sepanjang rel kereta api yang kini beralih fungsi menjadi permukiman dan pertokoan.

"Syaratnya kanan kiri dari rel kereta harus bebas dari berbagai aktivitas dan bangunan. Idealnya enam meter kanan dan kiri rel bersih dari bangunan. Itu yang masih dibahas," imbuh Rusi Haryono.

Jalur Kalisat-Panarukan terbentang sepanjang 69,5 kilometer. Jalur ini melintasi tiga kabupaten yakni Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Jalur yang dibangun era kolonial Belanda pada 1890 ini resmi ditutup pada 2004 lalu lantaran banyaknya prasarna yang rusak dan minimnya penumpang.

Baca juga: Kemenhub Pastikan KCIC Kantongi Semua Izin


Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.